Kalangan DPRD bersama Pemkot Mojokerto sepakat untuk mempercepat penanganan PKL Benteng Pancasila (Benpas) korban kebakaran September silam.
Empati terhadap PKL ini bisa dilihat dari upaya Eksekutif dan Legislatif itu secara bersama-sama mengkonsultasikan pemulihan lahan penampungan sementara dengan menggunakan anggaran tak terduga ke Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah (LKPP), pekan lalu.
“Sengaja kami konsultasi perihal penyerapan Dana Tak Terduga sebesar Rp 500 juta untuk rencana pembangunan tempat penampungan sementara PKL ke LKPP agar mendapat kepastian. Dan pihak LKPP menyatakan, karena sifatnya darurat legal pembangunan itu tanpa melalui proses lelang, ” ungkap Sekretaris Komisi II DPRD Kota Mojokerto, Edwin Endra Praja, (13/11).
Kata Edwin, meski proyek digelar tanpa lelang, tapi dilarang keras mengurangi volume proyek, pengkondisian garapan dan kecurangan lainnya. “pelaksana diperbolehkan mengambil keuntungan maksimal 15 persen sesuai ketentuan,” pungkasnya.
Proyek pembangunan penampungan sementara PKL Benpas Mojokerto mulai dikerjakan Minggu ini. Di lokasi, sejumlah alat berat dikerahkan untuk meratakan tanah urug dilokasi penampungan sementara.
Ruby Hartoyo, Kepala Disperindag Kota Mojokerto juga menambahkan bahwa pihaknya telah mengkonsultasikan penyerapan anggaran ini ke LKPP.
“Karena bersifat darurat, proyek pembangunan relokasi sementara PKL ini tanpa dilelang tapi penunjukan langsung, kita ke LKPP untuk mendapatkan legitimasi biar tidak ada keraguan, ” cetusnya.
Seperti diketahui, pasca sentra PKL Benpas ludes terbakar, saat ini pedagang menempati tenda darurat sambil menunggu lahan relokasi sementara dibangun.(sma/ADV)
INI 8 FAKTA, Wanita di Mojokerto Nekat Buang Bayinya Hingga Ditangkap Polisi
Baca juga :