Banyak Pungutan, Ratusan Siswa SMKN 1 di Mojokerto Demo Tuntut Kasek Mundur

Ratusan siswa-siswi SMK Negeri 1 Trowulan, Mojokerto menggelar aksi demo dihalaman sekolah, Senin (2/12/2019). Mereka menuntut adanya transparansi terkait tabungan wajib.

Informasi yang dihimpun suaramojokerto.com, mereka tidak hanya melakukan orasi secara bergiliran, juga memilih keluar dari kelas saat ujian di hari pertama. Mereka juga melakukan konvoi dan menggeber sepeda motor di halaman sekolah. Dalam orasinya, mereka menuntut Irni Istiqomah, Kepala Sekolah agar mundur dari jabatannya.

Mereka memprotes terkait pungutan berkedok tabungan wajib siswa. Meski SPP telah dihapus, setiap siswa SMKN 1 Trowulan masih diminta membayar tabungan wajib antara Rp 75.000 hingga Rp 145.000 per bulan.

Sekolah kejuruan ini mempunyai 27 kelas dengan total siswa mencapai 800 anak. Rata-rata setiap kelas berisi 30 siswa.

Amell Faradilla, seorang siswi kelas XII jurusan Pariwisata mengatakan, para siswa-siswi mempertanyakan tabungannya diperuntukkan untuk apa. “Dana tabungan kami untuk apa, dana bos juga gak jelas. Jika keuangan sekolah ini tidak transparan, kami meminta Kepala Sekolah mundur sekarang juga,” katanya dalam orasinya.

Kata Amell, aksi ini berawal saat siswa-siswi banyak dikeluarkan di saat ujian penilaian semester ganjil, karena belum bisa membayar tabung wajib yang di deadline sampai Desember ini oleh pihak sekolah.

Berita Terkait :  Boikot Ujian, Ratusan Siswa SMKN di Mojokerto Demo Soal Pungutan, Ujian pun Ditunda

“Ada banyak yang tidak bisa ikut karena tidak diberi kartu peserta lantaran belum membayar, sehingga kita memilih melakukan aksi untuk meminta kejelasan,” jelasnya.

Mereka menuntut adanya transparansi anggaran tabugan wajib yang sudah berjalan 5 bulan terakhir. Apalagi tabugan wajib dinilai sangat memberatkan, apalagi pengelolaannya juga tidak jelas.

Dia mencontohkan, siswi kelas XII jurusan Usaha Perjalanan Wisata (UPW) SMKN 1 Trowulan, harus membayar Rp 145.000 setiap bulan untuk tabungan wajib.

“Penggunaan tabungan wajib ini tidak dijelaskan. Saat kami tanya juga tidak ada penjelasan. Katanya untuk study tour. Tapi kami ke Bali malah bayar sendiri,” tandasnya.

Hal ini sangat memberatkan, dan terlebih bagi pelajar yang kurang mampu. Selain itu dana bos dari pemerintah juga tidak jelas.

Usai berorasi, mereka akhirnya ditemui perwakilan pihak sekolah. “Minimal ada klarifikasi dari kepala sekolah soal hal ini. Kalau tidak, kita tetap miminta Kepala Sekolah mundur. Dan kami akan tetap melakukan hal yang sama pada esoknya,” pungkasnya. (sma/adm)

Baca juga :