Pandemi Covid-19, DPRD Dorong Relaksasi Kredit UMKM Kota Mojokerto

Pandemi Covid-19 membawa dampak ekonomi masyarakat hingga kalangan pengusaha. Termasuk, Usaha Kecil Menengah (UKM) di Kota Mojokerto yang memiliki tanggungan angsuran di Bank daerah.

Informasi yang dihimpun suaramojokerto.com, keberadaan Industri Kecil Menengah (IKM), Usaha Kecil Menengah (UKM) hingga Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) didorong dengan kemudahan aneka kredit pinjaman. Diantaranya yang selama ini digelar oleh BPRS Kota Mojokerto melalui kredit lunak Pusyar (Pembiayaan Usaha Syariah).

Sekretaris Komisi II, Miftah Aris Zuhuri nengatakan, adanya pembatasan sosial dan fisik yang digulirkan pemerintah membuat banyak pelaku usaha yang terdampak. Bahkan terancam gulung tikar. “Untuk meringankan beban pelaku usaha, kalangan DPRD mendorong agar perbankan daerah seperti BPRS juga ikut memberikan kebijakan relaksasi pinjaman. Terutama kepada para IKM, UKM hingga UMKM yang memiliki nilai pinjaman dibawah Rp 100 juta” ungkapnya.

Mochammad Rizky Fauzi, Ketua Komisi II DPRD Kota Mojokerto mengatakan, pihaknya meminta agar ada relaksasi pinjaman. “Untuk kebijakan relaksasi sudah kami berikan upaya dorongan kepada BPRS menindaklanjuti,” terangnya.

Menurutnya, kebijakan relaksasi tersebut sekaligus menindaklanjuti amanat dari ketentuan pusat, diantaranya peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pihaknya juga menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan mengundang BPRS Kota Mojokerto. Hasil rekomendasi hearing itu juga telah ditelurkan.

“Dengan adanya peraturan OJK Nomor 11 /POJK.3/2020 tentang stimulus perekonomian nasional sebagai kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 19,” jelasnya.

Dia juga mengatakan, Komisi II DPRD Kota Mojokerto mengharapkan, agar program restrukturisasi kredit bisa dijalankan bagi masyarakat yang diprioritaskan untuk warga Kota Mojokerto. “Kita juga mendorong untuk segera dilakukan upaya hukum bagi nasabah yang kreditnya macet,” tandasnya. (sma/ADV)