Pemkab Mojokerto berupaya mempercepat pembangunan desa guna meningkatkan ekonomi masyarakat, salah satunya dengan mendorong desa memiliki Badan Usaha Milik Desa (BUM-Des), serta kemampuan mengelola keuangan dan aset yang berbasis aplikasi.
Untuk mendorong percepatan pembangunan desa, Pemkab Mojokerto menggandeng Pusdiklat Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan (KNPK) Kementrian Keuangan dengan menggelar Workshop, Jum’at (27/10) yang diikuti 150 kepala desa di Mojokerto.
Heri Suwito, Sekdakab Mojokerto saat membuka acara workshop mengatakan, program percepatan pembangunan desa ini untuk mendukung program presiden Jokowi yang getol membangun daerah pinggiran. “Kita mendukung percepatan pembangunan desa, tapi percepatan pembangunan harus diimbangi dengan kualitas SDM baik secara kuantitas maupun kualitas, agar tidak menimbulkan masalah hukum.” Ungkapnya.
Ilhan Lasahido, Kabid Perencanaan Program Pusdiklat KNPK mengatakan, workshop yang digelar di Kabupaten Mojokerto ini adalah yang kedua kalinya, tujuannya untuk memberi pemahaman dan keterampilan peserta dalam mengelola keuangan, aset, dan BUMDes. “Dalam workshop ini juga dibahas beberapa problem yang muncul ketika membuat laporan pertanggungjawaban keuangan,” jelas Ilhan.
Dalam workshop ini juga diisi materi dan ceramah umum oleh Kepala Pusdiklat KNPK, Lalu Hendry Yujana, yang dilanjutkan dengan pelatihan penggunaan aplikasi.(sma)
Baca juga :