Bupati Mojokerto, Mustofa Kamal Pasa (MKP) kerjasama dengan kejaksaan dan kepolisian untuk menciptakan pemerintahan yang bersih. Diantaranya dengan menggelar kerjasama (MoU) penanganan pengaduan masyarakat, dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.
Menurut Bupati, semua pengaduan yang masuk harus diproses tapi melalui filterisasi dulu, kalau ada unsur pidananya langsung dilimpahkan ke aparat penegak hukum (APH). “Inspektorat adalah filter awal karena tidak semua pengaduan mengandung unsur pidana, tapi kalau ditemukan ada unsur pidananya akan dilimpahkan ke APH untuk ditindak lanjuti,” ungkap Bupati.
Sementara Lubis, Kepala Kejaksaan Negeri Mojokerto mengatakan, penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, akuntabel dan transparan merupakan tuntutan, diperlukan komitmen semua pihak baik legislatif maupun eksekutif. “Kita akan beri penerangan hukum pada semua instansi pemerintah daerah, serta diskusi mengidentifikasi masalah dan memberi pendampingan,” terangnya.
Hal yang sama juga disampaikan AKBP Leonardus Simarmata, Kapolres Mojokerto yang menggarisbawahi komitmen semua pihak untuk mewujudkan pemerintah yang baik dan bersih (good governance).
“Komitmen kami adalah memberi pendampingan setiap program yang dilaksanakan OPD, dengan pendampingan ini diharapkan semua proses administrasi akan berjalan transparan dan sesuai prosedur hukum,” jelasnya.
Sekedar informasi, Pemkab Mojokerto bersama Kejaksaan negeri Mojokerto dan Polres Mojokerto menggelar perjanjian kerjasama (MoU) terkait penanganan pengaduan masyarakat, penandatanganan MoU dilakukan di ruang Satya Bina Karya Pemkab Mojokerto.(sma)
Baca juga :