Meskipun ditawari Pemkot Mojokerto untuk mengajukan proposal anggaran untuk Pilpres 2019, KPU Kota Mojokerto menyatakan tidak bakal minta dana APBD untuk kepentingan pilpres, baik untuk dana pendamping maupun kepentingan non pilkada.
Saiful Amin Solihin, Ketua KPU Kota Mojokerto mengatakan, anggaran untuk pilpres memang cukup besar, namun untuk semua anggaran non pilkada akan ditopang dari APBN.
“Kita memang ditawari oleh Pemkot untuk mengajukan proposal anggaran untuk pilpres, tapi kita sampaikan bahwa semua ditopang APBN,” ungkap Amin, yang mengaku sudah menyampaikan hal ini secara resmi ke Pemkot Mojokerto.
Sementara mengenai dana KPU untuk Pilwali Mojokerto 2018, anggarannya mencapai Rp 13,9 miliar. Kalau dibanding tahun lalu angka ini naik hampir dua kali lipat, dari Rp 7 miliar ke Rp 13,9 miliar.(sma)