Banyaknya anggota DPRD Kota Mojokerto yang tidak hadir pada Rapat Paripurna penyampaian visi dan misi Wali Kota Mojokerto periode 2018-2023, mendapat kritikan keras dari Gubernur Jawa Timur (Jatim) Soekarwo. Bahkan, Gubernur bakal melaporkan hal ini ke Menteri Dalam Negeri.
Menurut Soekarwo, ketidakhadiran anggota DPRD Kota Mojokerto dalam rapat paripurna penyampaian visi-misi ini menjadi catatan penting dan menunjukan seperti apa kinerjanya sebagai wakil rakyat.
“Ini kan lima tahun circle politik, dan perlu mendengar Visi-Misi walikota untuk dibahas. Jadi sangat mendasar, tapi kalau mereka tidak hadir, ini gimana, mereka mewakili masyarakat lima tahun sekali menghadiri acara ini,” ungkap Pakde Karwo dalam Serah Terima Jabatan Wali Kota di GOR dan Seni Majapahit, Jumat (21/12).
Pakde Karwo juga mengatakan, akan memerintahkan Asisten I dan Biro Pemerintahan Daerah untuk mengecek secara langsung data anggota DPRD yang tidak hadir dan alasannya. ”Hari ini, kita dipertontonkan tidak baik. Kita serius mengurus ini, Saya akan minta Asisten I dan Biro Pemerintahan Daerah untuk mengecek di lapangan. Agar mereka disiplin dalam menerima gajinya,” tegasnya.
Sekedar informasi, serah terima jabatan Walikota Mojokerto dan rapat paripurna DPRD Kota Mojokerto digelar di Gor dan Seni Mojopahit, Jumat (21/12) dengan dihadiri Forkopimda, seluruh Pejabat Pemkot Mojokerto hingga tingkat lurah dan RT/RW, tokoh masyarakat serta tokoh agama.
Namun, dari 25 anggota DPRD Kota Mojokerto yang hadir dalam acara tersebut hanya 17 anggota dewan. Padahal acara dengan agenda mendengarkan pidato penyampian visi dan misi walikota Mojokerto ini digelar lima tahun sekali, dan menjadi momen terpenting dalam pergantian kepala daerah lima tahun sekali.(sma/udi)
Baca juga :