Pemkot Mojokerto hingga kini belum membuka rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang digulirkan Pemerintah Pusat. Padahal, seharusnya pendafataan dibuka secara online mulai 12 hingga 17 Pebruari 2019.
Informasi yang dihimpun suaramojokerto.com, tidak dibukanya pendaftaran rekruitmen ini menjadi pertanyaan bagi kalangan anggota dewan. Karena, Kota Mojokerto mendapat kuota tambahan 149 pegawai PPPK.
Deny Novianto, anggota Fraksi Persatuan Demokrasi Keadilan (PDK) DPRD Kota Mojokerto mengatakan, seharusnya Pemkot segera memanfaatkan rekruitmen PPPK yang diadakan BKN khusus untuk tenaga K2. “Kalau tidak diambil kan eman, karena ini kesempatan bagus,” ungkapnya.
Kata Deny, kalangan anggota DPRD mendorong Pemkot melakukan upaya penambahan karyawan untuk mengingatkan pelayanan. Apalagi, sebelumnya dikabarkan Pemkot telah menyetop rekrutmen tenaga honorer. “Sebenarnya kita ingin tau dulu alasan pemkot tidak segera membuka rekrutmen PPPK. Kalau kita sih maunya mendorong untuk diambil,” tambahnya.
Sementara Endi Agus, Kepala BKD Kota Mojokerto ketika dikonfirmasi membenarkan jika hingga saat ini masih belum membuka rekrutmen PPPK karena masih menunggu konsultasi ke BKN terkait anggaran.
“Tahun ini kita belum menganggarkan untuk rekruitmen PPPK, termasuk ketika mereka diterima nanti anggaran gaji dan tunjangannya juga belum dianggarkan. Jadi kita masih menunggu petunjuk lebih lanjut,” terangnya.
Agus juga mengatakan, kebijakan rekrutmen PPPK ini memang sangat cepat, begitu PP diterbitkan langsung diterapkan. Sehingga beberapa daerah di Jawa Timur juga belum siap membuka rekrutmen PPPK.
“Selain Kota Mojokerto, ada beberapa daerah lain yang juga belum membuka rekrutmen. Kendalanya sama, terkait kesiapan anggaran,” pungkasnya.(sma/udi)
Baca juga :