Keberhasilan Kota Mojokerto meraih penghargaan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berupa opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama lima tahun berturut-turut menjadi prestasi tersendiri bagi semua organisi perangkat daerah (OPD).
Tak terkecuali bagi Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPPKA) Kota Mojokerto yang menjadi ujung tombak pencapaian WTP bersama Inspektorat dan didukung OPD lainnya.
Agung Moeljono, Kepala BPPKA Kota Mojokerto mengatakan, raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK ini akan dijadikan sebagai motivasi bagi seluruh ASN Kota Mojokerto dalam terus memperbaiki kinerja.
”Ya kami senang dengan penghargaan ini, dan akan semakin memotivasi kami dalam meningkatkan kinerja terutama dalam pemgelolahan keuangan daerah yang sesuai dengan aturan yang berlaku,” kata Agung, yang lima tahun menjabat sebagai kepala BPPKA dan mendapatkan opini WTP ini.
Sesuai dengan UU Nomor 15 Tahun 2004, opini yang diberikan BPK didasarkan pada empat kriteria. Yaitu kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern (SPI)
Selain Pemerintah Kota Mojokerto, BPKRI Perwakilan Provinsi Jatim pada kali ini juga menyerahkan LHP LKPD TA 2018 kepada Pemkab Ngawi, Kab Sampang, Kab Pasuruan, Kab Bondowoso dan Kota Probolinggo.(sma/ADV)
