SPP untuk jenjang SMA/SMK untuk tahun pelajaran baru 2019-2020 akan ditanggung oleh Pemprov Jatim, artinya iuran bulanan itu akan gratis.
Informasi yang dihimpun suaramojokerto.com, dengan adanya hal itu, Maryono, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi wilayah Kabupaten/Kota Mojokerto menghimbau agar sekolah tidak menarik pungutan.
Kata Maryono, sesuai data yang ada tahun ini, sebanyak 24 lembaga SMA dan SMK Negeri di Kabupaten dan Kota Mojokerto, termasuk 84 lembaga SMA/SMK swasta di wilayah cabang Dispendik bakal menerima program tersebut. ”Semua sekolah sudah tahu, jadi tidak mungkin ditarik. Karena SPP nanti akan ditanggung provinsi,” terangnya.
Menurutnya, jika mengacu pada Surat Edaran (SE) Gubernur Nomor 120/101/2017 tentang SPP SMA dan SMK, untuk di wilayah Kabupaten Mojokerto besaran SPP per bulan tingkat SMA ditetapkan sebesar Rp 85 ribu. Sedangkan SMK teknik dipatok Rp 150 ribu dan SMK nonteknik sejumlah Rp 120 ribu per bulan.
Mariyono juga mengatakan, besaran SPP di Kota Mojokerto sedikit lebih tinggi dibanding Kabupaten. Untuk jenjang SMA dijatah Rp 95 ribu per bulan. Sementara SMK masing-masing diberikan Rp 170 ribu perbulan untuk teknik dan Rp 135 ribu per bulan untuk nonteknik.
Sehingga masing-masing siswa rata-rata mendapatkan bantuan SPP Rp 1 juta – Rp 1,1 juta per tahun untuk siswa SMA. Sementara untuk jenjang SMK nonteknik berkisar Rp 1,4 juta – Rp 1,6 juta per siswa per tahun. Sedangkan SMK teknik mencapai Rp 1,8 juta hingga Rp 2 juta per siswa per tahun.
Disinggung terkait seragam, kata Mariyono, saat ini masih tahap lelang dan diperkirakan baru terealisasi sekitar 1 sampai 2 bulan ke depan. ”Sudah proses lelang, tapi karena tahapannya panjang, seperti uji lab dan macam-macam,” jelasnya.
Selama masih dalam tahap pengadaan, dia meminta agar siswa tetap memakai seragam lama SMP/MTs selama awal tahun ajaran baru. Tapi pihaknya mengaku tidak bisa membatasi orang tua atau siswa, jika memilih untuk membeli seragam sendiri.
”Kalau anaknya (siswa baru) sudah seminggu, dua minggu apalagi sebulan, mungkin risih ya kalau pakai celana pendek sendiri. Yang jelas tidak ada keharusan untuk membeli, karena nanti dapat gratis,” katanya.
Sebelumnya, Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Jatim menyatakan, program penyaluran SPP ke SMA/SMK yang di gagas oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur tidak bisa terealisasi tepat waktu di tahun pelajaran baru 2019-2020. Karena masih menunggu data by name by address dari sekolah swasta rampung. (adm/ats)
Baca juga :