Malu Disebut Miskin, 1.982 Penerima Bantuan Sosial di Jombang Mundur

Program labelisasi atau penempelan stiker pada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) terus dilakukan, termasuk di Kabupaten Jombang.

Informasi yang dihimpun suaramojokerto.com, stiker itu memuat tulisan Pra Sejahtera atau Penerima Bantuan Sosial. Dibagian bawah ada tulisan jenis bantuan yang diterima, seperti PKH, BPNT, KIS APBN, KIP dan beberapa jenis bantuan lainnya.

Namun sejak pertengahan November 2019, sebanyak 1.982 KPM PKH di Kabupaten Jombang yang memilih untuk mengundurkan diri.

Ning Ita, Sosok Pemimpin yang Suka Membangun dan Memberi Manfaat

Mochammad Sholeh, Kepala Dinas Sosial Pemkab Jombang mengatakan, pengunduran diri dari hampir 2.000 warga penerima bantuan PKH tersebut, kini sedang diproses yang dilaporkan kepada Kementerian Sosial. “Laporan yang mundur cukup banyak, sejak pertengahan bulan November ada 1.982 yang mundur,” ungkapnya,

Menurutnya, banyaknya warga Jombang yang mundur dari daftar penerima bantuan PKH, kemungkinan karena adanya labelisasi pada setiap rumah dari keluarga penerima bantuan PKH.

Labelisasi rumah itu dilakukan untuk verifikasi, sekaligus untuk memastikan kelayakan pemilik rumah untuk menerima bantuan sosial.

Saat petugas pendamping PKH bersama perangkat Pemerintahan Desa akan memasang stiker di setiap rumah, ternyata banyak warga yang menolak rumah ditempeli identitas sebagai keluarga penerima bantuan sosial.

“Karena labelisasi ini merupakan bagian upaya kami melakukan verifikasi validasi di lapangan, kami minta kepada mereka yang menolak untuk menentukan keputusannya sendiri. Akhirnya, banyak yang mundur. Mungkin karena malu disebut miskin,” katanya.

Jumlah keluarga penerima PKH di Kabupaten Jombang pada tahun 2019 sebanyak 86.000 KPM. Puluhan ribu KPM PKH itu tersebar di 306 desa/kelurahan.

Berdasarkan proses pendataan, verifikasi dan validasi di lapangan, pengusulan nama baru dalam daftar KPM PKH masih terbuka. “Tapi prosesnya harus melalui musyawarah desa (Musdes) dulu, dari situ nanti akan kami diusulkan kepada Kementerian Sosial,” tandasnya. (sma/adm)