Pemkab Mojokerto kini sudah menyiapkan dana sebesar Rp 22,2 Miliar untuk membantu sektor perekonomian yang terdampak wabah Covid-19. Diantara sasarannya adalah PKL, UMKM, UKM dan IKM.
Informasi yang dihimpun suaramojokerto.com, saat ini, pemkab sudah melakukan pendataan dari masing-masing pemerintah desa oleh tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19.
Pungkasiadi, Bupati Mojokerto mengatakan, dana Rp 22,2 miliar tersebut sudah disiapkan untuk mengatasi masalah ekonomi masyarakat terdampak Corona. Dana ini merupakan hasil refocusing APBD tahun ini yang totalnya mencapai Rp 46,2 miliar
“Dana ini akan dibagi, untuk penanganan kesehatan Rp 22 miliar, BOP Gugus Tugas Covid-19 sebesar Rp 2 miliar dan program Jaring Pengaman senesar Rp 22,2 miliar,” terangnya.
Pungkasiadi juga mengatakan, anggaran tersebut diantaranya akan menyasar pelaku ekonomi yang paling terdampak. Seperti para PKL dan UKM di kawasan wisata.
“Mereka paling terdampak, karena dengan adanya penutupan tempat wisata, mereka sudah tidak bisa berjualan,” terangnya.
Selain itu, Bupati Pungkasiadi juga mengatakan, dana 22,2 miliar ini nantinya akan diwujudkan dalam bentuk bantuan bagi penduduk miskin khususnya para pekerja di sektor informal.
Selain dana bantuan yang disiapkan pemda, juga ada bantuan lagi yang bersumber dari APBN, seperti program keluarga harapan (PKH) maupun bantuan pangan non tunai (BPNT) yang menyasar 57 rubu keluarga penerima manfaat.
Kin, Pemkab Mojokerto juga mendapat tambahan lagi dari dua jenis program tersebut berupa tambahan sasaran. “Bantuan dari Pemda nanti bagi penduduk yang tidak tercatat di PKH dan BPNT,” tambahnya.
Sementara informasi yang dihimpun suaramojokerto.com, berdasarkan data dari badan perencanaan pembangunan daerah (Bappeda) Kabupaten Mojokerto, jumlah warga miskin sekarang mencapai 9,75% atau sekitar 115 ribu jiwa, dari total penduduk Kabupaten Mojokerto yang mencapai 1,2 juta jiwa.(sma/udi)
Baca juga :