Tingginya harga gula pasir yang masih di atas Harga Eceran Tertinggi (HET), jadi atensi kalangan DPRD Kabupaten Mojokerto.
Informasi yang dihimpun suaramojokerto.com, HET gula pasir yang ditetapkan pemerintah sebesar Rp 12.500 per kg, terus jadi atensi kalangan dewan.
Apalagi, ditengah bulan Ramadan dan menjelang Lebaran ini komoditi gula sering dibutuhkan masyarakat. Meski harga jualnya masih di kisaran Rp 16 ribu hingga Rp 17 ribu per kilogram.
Ayni Zuroh, Ketua DPRD Kabupaten Mojokerto mengatakan, harga gula terus jadi atensi kalangan dewan, apalagi saat pandemi seperti saat ini. ’’Harganya perlu terus diatensi. Apalagi di masa pandemi ini. Kami tidak ingin ada permainan harga,’’ katanya.
Menurutnya, produksi gula yang berada dalam kewenangan pabrik gula juga wajib tahu atas kondisi ini. Bahkan jika diperlukan, maka harus ditempuh percepatan tahapan buka giling pabrik gula.
Sehingga produksi gula dapat segera berjalan dan pasaran gula dapat menurun harganya. ’’Harapan kami pabrik-pabrik gula segera giling agar harga bisa stabil,’’ jelas dia.
Kalangan dewan mendapat laporan adanya keluhan sulitnya mendapatkan gula dari pabrik. Padahal pemohon pengadaan itu juga berasal dari BUMN, yakni Bulog yang juga terlibat langsung dengan upaya stabilisator harga bahan pokok.
’’Kalau perlu Bulog kami mohon tidak hanya membeli beras petani, tapi juga membeli gula pasir agar tidak ada permainan harga,’’ tandasnya.
Ketersediaan bahan pokok saat pandemi korona seperti sekarang juga harus diupayakan. Untuk itu, kalangan dewan mendorong agar ketersediaan pangan menjadi prioritas program bagi Pemkab dan instansi terkait.
Sedangkan stok pangan berupa beras diketahui masih aman. Bahkan, bulan April-Mei-Juni ini disebutkan produksi komoditi beras tengah mengalami panen raya. ’’Kalau beras insya Allah masih surplus karena sekarang panen raya,’’ ujar Ayni.
Menurut informasi yang dihimpun, stok beras di Bulog Mojokerto mencapai 54 ribu ton. Itu untuk kebutuhan wilayah Kota Mojokerto, Kabupaten Mojokerto, dan Kabupaten Jombang.
Sedangkan cadangan pangan di lumbung milik pemkab masih jauh dari kurang. Idealnya, harus ada kurang lebih 400 ton pada lumbung pangan.
Tapi sampai sekarang pemkab hanya memiliki 100 ton di tahun 2020.
Sementara itu, Hadi Fatkur Rohman, Sekretaris Komisi I DPRD Kabupaten Mojokerto mengatakan, meski stok beras terbilang aman hingga enam bulan ke depan, patut diperkirakan juga daya beli masyarakat di masa pandemi korona ini. ’’Masih belum diketahui daya beli masyarakat,’’ jelasnya.
Berdasarkan survei PC NU Kabupaten Mojokerto beberapa waktu lalu, kata Hadi, ada keragu-raguan mencuat di kalangan warga Kabupaten Mojokerto. Termasuk disinggung terkait kondisi ekonomi ditengah pandemi.
’’Unsur ketahanan pangan, daya beli masyarakat, kondisi korban PHK dan potensi aset penghasilan warga sudah harus dipikirkan sejak sekarang,’’ bebernya. (sma/adm)
Baca juga :