Pemkot Mojokerto terus memverifikasi dan validasi data terkait penerima bantuan sosial ditengah pandemi Covid-19. Untuk itu, Ika Puspitasari atau Ning Ita, Walikota Mojokerto meminta warga untuk bersabar, karena penyaluran bantuan sosial masih terus berlangsung.
Informasi yang dihimpun suaramojokerto.com, ditengah kondisi penyaluran bantuan yang masih berlangsung, perwakilan fasilitator wadul ke Ning Ita di Rumah Rakyat Hayam Wuruk 50, Magersari, terkait situasi dilapangan yang mereka hadapi. Sebab, masih banyak dijumpai warga yang menerima bantuan mengajukan protes karena perbedaan bantuan sosial yang didapatkan.
Triono salah satu perwakilan fasilitator mengatakan, pihaknya datang untuk meminta arahan Walikota. “Kami ke sini, ingin meminta arahan terkait kondisi di lapangan kepada ibu wali kota,” ungkapnya.
Sementara itu, Ning Ita menampung semua aspirasi dari para relawan yang telah berjuang dan bersabar dalam menghadapi warga selama ini. “Sebenarnya, jenis bantuan yang diberikan kepada masyarakat yang terdampak Covid-19 itu banyak. Ada bantuan sembako, ada bantuan uang tunai dan masih banyak lainnya. Namun, ada sebagian warga yang memaksa ingin menerima bantuan uang tunai sebesar Rp 600 ribu. Padahal, rezeki itu sudah ada yang mengatur. Jadi, kami mohon kepada warga untuk lebih legowo,” tegasnya.
Ning Ita juga meminta kepada warga agar tidak bertindak diluar kewajaran. Seperti merusak kendaraan dari para relawan atau fasilitator, yang selama ini telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam percepatan penanganan Covid-19. “Kami mohon, agar warga lebih mengerti. Jangan bertindak diluar kewajaran. Para vasilitator ini juga manusia biasa. Dan juga sistem yang ada memiliki kelemahan. Mohon pengertiannya,” imbuhnya.
Sekedar informasi, Pemkot Mojokerto menyiapkan jaring pengaman sosial bagi warga terdampak Covid-19, yang mulai diberikan sejak 15-30 April. Ada 600 tukang becak, 300 disabilitas, 369 anak yatim non panti, 1.264 lansia kurang mampu dan 6.458 keluarga pra-sejahtera yang mendapatkannya. Anggaran bantuan itu bersumber dari Anggaran Pendapatan, dan Belanja Daerah (APBD) serta anggaran dari pemerintah pusat. Termasuk 5.500 paket sembako bagi warga yang tidak mendapat bantuan ataupun yang baru mendapatkan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).
Selain itu, ada juga bantuan sosial dari Kementerian Sosial dan Pemerintah Provinsi yang diberikan dalam bentuk Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) senilai Rp 300 ribu. Dengan rincian, Rp 200 ribu dari Kementerian Sosial, dan Rp 100 dari Pemerintah Provinsi Jatim. Juga bantuan langsung tunai (BLT) di Kantor Pos kepada 11.556 penerima. Bantuan sosial tersebut senilai Rp 600 ribu akan disalurkan selama tiga bulan terhitung mulai bulan April.(sma/ADV)
Baca juga :