RDP dengan Satgas Covid-19, DPRD Kota Mojokerto Minta Pemkot Transparan

DPRD Kota Mojokerto meminta Satgas Percepatan Penanganan Covid-19 memastikan tersedianya layanan kesehatan yang optimal agar pengendalian kasus covid-19 benar-benar efektif. Selain itu, Pemkot diminta menyampaikan laporan berkala rincian dana APBD yang sudah diserap untuk penanganan covid-19. Hal tersebut disampaikan dalam rapat dengan pendapat (RDP) pada Senin 6 Juli 2020.

Wakil Ketua DPRD Kota Mojokerto Sonny Basoeki Rahardjo mengatakan, pihaknya meminta Satgas Covid-19 memastikan penanganan covid-19 melalui skrining masif, karantina pasien covid serta isolasi mandiri dijalankan secara optimal agar anggaran yang disediakan efektif.

Dikatakan Sonny, untuk percepatan penanganan pandemi covid-19 Pemkot Mojokerto melakukan refocusing APBD. Berdasarkan laporan penyesuaian APBD tahun anggaran 2020 yang disampaikan ke DPRD, realokasi APBD untuk penanganan covid-19 di Kota Mojokerto mencapai Rp 149 miliar, sekitar Rp 8 miliar diantaranya dari dana tak terduga. Sedangkan dana yang terserap sekitar Rp 11 miliar.

Ning Ita, Sosok Pemimpin yang Suka Membangun dan Memberi Manfaat

Menurut politisi senior Partai Golkar tersebut, meski kinerja Satgas Covid-19 dinilai baik, namun pihaknya ingin memastikan jika tidak ada sumbatan-sumbatan dalam hal penyerapan dana hasil refocusing dan realokasi APBD tersebut.

Berita Terkait :

Sejumlah Proyek Disidak Dewan, Pemkot Mojokerto Sambut Positif Sebagai Fungsi Kontrol

“Mengingat anggarannya sudah ditetapkan dan sumber anggarannya dari APBD, DPRD berhak meminta pertanggungjawaban pemerintah berapa anggaran yang sudah dipakai untuk penanganan covid-19. Dengan demikian akan diketahui, berapa dana APBD yang habis terpakai dan masih ada untuk pengananan covid-19,” kata Sonny sembari menyebut permintaan itu sekaligus untuk menjalankan fungsi pengawasan Dewan.

Selain penanganan kesehatan, kata Sonny lebih jauh, Dewan menghendaki agar Pemkot juga focus pada persoalan relaksasi kegiatan ekonomi serta penguatan ekonomi di level UMKM. “Relaksasi kegiatan ekonomi dan penguatan UMKM perlu jadi prioritas, mengingat kurva kasus covid-19 belum landai, bahkan cenderung akan naik akibat transmisi lokal virus corona,” tegas dia. (sma/ADV)