DPRD Kota Mojokerto memanfaatkan periode reses. Salah satu yang dikeluhkan masyarakat, yakni tidak adanya program seragam gratis pada tahun ajaran baru saat ini.
Riza Ibnu Yulianto, anggota DPRD Kota Mojokerto mengatakan, pihaknya mendapat banyak masukan dari konstituennya terkait sejumlah sarana prasarana dan program pemerintah. Yang pertama, masyarakat banyak mengeluhkan program Dana Kelurahan (DK) yang tidak dapat digerakkan tahun ini.
Hal itu disebabkan anggaran program DK seperti di Kelurahan Miji dan Sentanan, Kecamatan Kranggan terimbas rasionalisasi, untuk refocusing anggaran penanganan Covid 19. Selain itu keluhan berikutnya yakni tidak adanya program seragam gratis pada masa tahun ajaran baru ini. Padahal di tahun lalu, program itu sudah berjalan dan dirasakan manfaatnya di masyarakat. Sehingga di masa pandemi ini, masyarakat merasa berat terkait kebutuhan seragam
Untuk itu dia menampung seluruh masukan konstituen dan masyarakat umum lainnya. karena agenda reses diharapkan dapat ditindaklanjuti oleh Pemkot Mojokerto. Menurutnya, soal program seragam gratis yang ditiadakan, pihaknya akan memberikan masukan kepada pimpinan dewan. Sehingga diharapkan nantinya program itu agar bisa dimunculkan kembali, saat Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau P-APBD 2020.
Sebab program seragam gratis bagi masyarakat kecil kata Riza, ketika program itu dikepras untuk penanganan Covid-19, maka warga tidak mampu akan sangat terimbas.
Untuk itu Pemkot Mojokerto perlu mengadakan program ini, karena bisa dikhususkan bagi warga tidak mampu. Nanti dibuktikan dengan Surat Keterangan Miskin (SKM) dari tingkat Kelurahan. Agar mereka mendapat seragam gratis. (sma/ADV)
INI 8 FAKTA, Wanita di Mojokerto Nekat Buang Bayinya Hingga Ditangkap Polisi
Baca juga :