Pimpinan dan anggota DPRD Kota Mojokerto kembali memasuki masa reses di bulan Maret 2021 ini. Reses merupakan manifestasi kewajiban pimpinan dan anggota Dewan untuk melakukan komunikasi dua arah dengan konstituen di masing-masing daerah pemilihan (dapil).

Para wakil rakyat ini menyerap dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat guna memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada masyarakat di daerah pemillihan sebagai perwujudan perwakilan rakyat dalam pemerintahan.

Ada yang beda dalam reses di tengah pandemi Covid-19. Diantaranya prioritas program yang diharapkan tidak keluar dari lima program prioritas pemerintah.

Ketua DPRD Kota Mojokerto, Sunarto mengatakan, selain untuk jaring aspirasi masyarakat yang nantinya dituangkan dalam pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD dalam penyusunan RKPD (rencana kerja pemerintah daerah), juga untuk mengawal program pemerintah di daerah pemilihan (dapil) masing-masing serta mendorong percepatan peningkatan kesejahteraan rakyat.

“Reses menjadi instrumen yang baik untuk menjaring aspirasi dan masukan dari konstituen, juga untuk mendengar secara langsung implementasi berbagai kebijakan yang dibuat eksekutif,” ungkapnya, Jum’at (19/3/2021).

Menurut Itok, sapaan karib Sunarto, pemerintah menetapkan lima program prioritas pembangunan di tengah situasi pandemi Covid-19 sekarang ini. Antara lain, jaring pengaman sosial, pemulihan ekonomi akibat covid-19, pemulihan kesehatan, infrastruktur dan peningkatan SDM.

Maka, pihaknya meminta aspirasi-aspirasi yang disampaikan masyarakat juga tidak keluar dari lima program prioritas ini.

“Namanya juga aspirasi, ada yang disampaikan secara luwes, kritis, ada juga yang bernada minor, bahkan berbau hujatan yang terlontar dari peserta reses. Tapi bagaimana pun banyak sisi positif yang muncul selama penyerapan aspirasi berlangsung,” tandasnya.(sma/ADV)