Konflik Sengketa Lahan Warga Kota Mojokerto dan PT KAI Libatkan Dewan

Selain itu, pihaknya juga berharap masyarakat dapat memahami, sehingga persoalan sengketa agraria dapat segera terselesaikan. “Kami berharap masyarakat juga mendukung apa yang menjadi kebijakan dari Ditjen Perkeretaapian,” ucap Rahayu.

Sementara itu, Ika Puspitasari Walikota Mojokerto tetap berupaya memperjuangkan nasib warga Miji Baru I terkait sengketa agraria dengan PT. KAI yang belum kunjung selesai.

Sebab, berdasarkan perencanaan dari PT. KAI, ada sebagian warga Miji Baru I yang akan terdampak perluasan Stasiun Mojokerto.

“Sehingga mereka butuh kepastian status kedepannya terkait rumah tinggal dan tempat usaha yang ketika aset PT. KAI ini dibutuhkan, maka nasib mereka bagaimana” jelasnya.

Ning Ita sapaan Walikota Mojokerto menyebut, tentunya dalam penanganan harus ada Win-win Solution, karena ini menyangkut kebutuhan dasar masyarakat terkait pemukiman.

Tentunya, rekan-rekan yang di Senayan dapat memberikan solusi terbaik memperjuangkan nasib rakyat dalam persoalan sengketa agraria ini. “Karena ini terkait keputusan besar yang berhubungan dengan BUMN,” terangnya.

Pemerintah Daerah sudah menyuarakan persoalan ini melalui DPR-RI saat bersamaan kunjungan kerja seperti di Kota Mojokerto.

Berbagai upaya sudah mengupayakan mulai memfasilitasi audensi ke Pemerintah Pusat di Jakarta pada 2019 dan melalui Rapat Dengar Pendapat Publik bersama Badan Akuntabilitas Publik (BAP) DPD pada Senin 5 Oktober 2020 lalu.

“Artinya ini sudah dua tahun namun tetap belum ada kejelasan. Dan harapannya setelah tadi saya menyuarakan melalui DPR-RI, semoga ada kepastian akan nasib mereka kedepan seperti apa,” tandasnya. (mya/tim)