Pemerintah Kabupaten Mojokerto memikirkan secara matang bagiamana menjamin berbagai hak anak, mulai dari kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan. Hal inilah yang menjadi standar untuk menjadi Kabupaten Layak Anak (KLA) 2021.
Ikfina Fatmawati, Bupati Mojokerto mengatakan, upaya pemenuhan hak anak harus dilakukan di semua sektor dan harus diimbangi dengan memberi pendididkan berkualitas, sehingga terbentuk generasi sehat, berkualitas dan berwawasan luas.
Hal inilah yang dibahas bersama pada kegiatan Rapat Koordinasi Pengembangan Kabupaten Mojokerto menuju Kabupaten Layak Anak (KLA) tahun 2021, Rabu (28/4) pagi di Pendapa Graha Majatama yang juga dihadiri langsung Bupati Mojokerto Ikfina Fahmawati dan Wakil Bupati Muhammad Albarra.
“Pemenuhan hak-hak anak harus bisa kita pastikan. Mulai pendidikan, kesejahteraan juga kesehatan. Penting bagi kita untuk terus memberi transfer pengetahuan yang tepat, sehingga anak-anak kita ini nantinya tumbuh dengan wawasan yang luas,” kata bupati.
Sementara Joedha hadi, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan (DP2KBP2) Kabupaten Mojokerto mengatakan, sesuai data Dispendukcapil, sepertiga atau 30 persen penduduk Kabupaten Mojokerto adalah anak.
“Anak-anak harus diberikan hak kesehatan, kesejahteraan dan juga pendidikan. Maka, kita memerlukan koordinasi ini untuk membahas apa saja yang harus dilakukan. Serta, upaya menuju KLA 2021 dan seterusnya. KLA kita pun sudah banyak mendapat berbagai penghargaan,” terang Joedha.
Sekedar informasi, Pemkab Mojokerto sebelumnya telah mengadopsi pengembangan KLA sejak tahun 2015 dalam 5 klaster dan 31 indikator perlindungan anak. Bahkan, pada evaluasi ke-lima di tahun 2019, Pemkab Mojokerto sukses menunjukkan lompatan mengesankan dengan memboyong predikat Tingkat Madya atau cakupannya sudah 60 persen di tingkat kabupaten/kota.(sma/ADV)
Baca juga :