Dewan Beri Atensi Khusus soal Raperda Perubahan RPJMD dan LPj APBD 2020

19/05/2021 18:46 admin Headline, Politik Comments Off on Dewan Beri Atensi Khusus soal Raperda Perubahan RPJMD dan LPj APBD 2020

Sejumlah fraksi di DPRD Kota Mojokerto memberi atensi khusus terhadap sejumlah strategi dan kebijakan Program Pembangunan Daerah dalam visi dan misi Wali Kota Mojokerto. Khususnya dalam Raperda Perubahan RPJMD Kota Mojokerto Tahun 2018-2023 dan Raperda Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2020.

Seperti dalam rapat paripurna dengan agenda peyampaiam Pemandangan Umum (PU) Fraksi-Fraksi DPRD Kota Mojokerto Atas di gedung Dewan setempat, Rabu (19/5/2021). Fraksi Gerakan Keadilan Pembangun (F-GKP) DPRD Kota Mojokerto yang merupakan gabungan dari anggota DPRD asal Partai Gerindra, PKS dan PPP menyoroti visi walikota dalam mewujudkan SDM berkualitas, pelayanan kesehatan dan perwujudan ekonomi daerah mandiri.

“Kita menyadari bahwa pelaksanaan proses belajar selama pandemi Covid-19 harus mematuhi protokol kesehatan sehingga dilaksanakan secara daring atau kombinasi antara daring dan pertemuan tatap muka. Sedikit banyak hal ini tentu berpengaruh terhadap kualitas pendidikan dan hasilnya,” kata juru bicara F-GKP, Sugiyanto.

Sedangkan terkait misi di bidang kesehatan, F-GKP memberi apreasiasi dan menilai selangkah lebih maju dibandingkan daerah lainnya. Namun penanganan penyakit lainnya yang tidak kalah cepat penularan dan bahayanya seperti DBD menjadi hal krusial yang patut dipertanyakan strategi dan penanganannya.

Berita Terkait :

Sedangkan terkait Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2020, fraksi ini mempertanyakan serapan anggaran yang cukup rendah yakni 80,73 persen, dari rencana anggaran belanja sebesar Rp 996,4 miliar, direalisasikan sebesar Rp 804,4 miliar.

“Secara umum kami bisa memahami adanya berbagai ketidaksesuaian akibat satu dan lain hal terutama pandemi Covid-19. Namun kami merasa perlu meminta penjelasan tentang serapan anggaran yang cukup rendah yakni 80,73 persen,” katanya.

Selain itu, soal rendahnya serapan APBD untuk pembangunan jalan, irigasi dan jaringan yang hanya 81,94 persen menjadi sorotan F-GKP Lantaran, dalam penilaian fraksi ini pengendalian banjir dan pembangunan infrastruktur adalah agenda prioritas pembangunan.(sma/ADV)