Pemerintah Kabupaten Mojokerto, menggelontorkan bansos uang bagi warga masyarakat terdampak pandemi Covid-19 mencapai Rp 133.178.100.000 miliar. Serta, bansos sembako berupa beras mencapai total 1.194.558 kg. Bansos ini berasal dari kucuran Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Mojokerto.
Bupati Mojokerto Ikfina Fahmawati, mengatakan bahwa bantuan sosial merupakan salah satu tumpuan masyarakat rentan terdampak pandemi Covid-19. Stimulus ekonomi dan sosial tersebut, memang tidak sepenuhnya meringankan beban konsumsi rumah tangga secara otomatis. Namun dengan terus memperhatikan perluasan, nominal, jangkauan, dan penyaluran yang tepat sasaran, ragam bansos ini mampu menolong hidup di masa sulit sekarang. Bansos yang menyasar jutaan Keluarga Penerima Manfaat (KPM), nyatanya juga terbukti efektif menggerakkan roda ekonomi dari hulu ke hilir.
“Ada 10 jenis bantuan yang tercatat oleh kami. Mulai yang dikucurkan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Mojokerto untuk warga masyarakat. Ini belum termasuk yang disalurkan melalui TNI dan Polri. Bansos ini bentuknya ada yang uang, ada yang barang berupa sembako beras. Meski belum sempurna, Pemerintah telah berupaya menunjukkan kehadirannya di masyarakat utamanya dalam masa sulit pandemi Covid-19,” kata bupati.
Secara rinci, bantuan tersebut meliputi Bansos Beras PPKM Kemensos kepada 3.000 KPM sebanyak total 15.000 kg, Program Keluarga Harapan (PKH) senilai total Rp 19.691.100.000 miliar untuk 31.698 KPM, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sebesar Rp 200 ribu (Juli-Agustus) senilai total Rp 32.157.000.000 untuk 53.595 KPM, Bantuan Sosial Tunai (BST) Kemensos via PT. Pos sebesar Rp 600 ribu senilai total Rp 26.667.000.000 untuk 44.445 KPM, Bantuan Sosial Beras (BSB) PKH dan BST Bulog Kemensos sebanyak 819.410 kg untuk 81.941 KPM, dan Bantuan Sosial Beras (BSB) BPNT Non PKH Bulog Kemensos sebanyak 361.480 kg untuk 36.148 KPM.
Ada juga BST APBD via Pos sebesar Rp 300 ribu senilai total Rp 4.821.000.000 untuk 16.070 KPM, JPS Provinsi sebesar Rp 200 ribu (proses kirim data ke provinsi) untuk 3.500 KPM senilai total Rp 700 juta, Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) senilai total Rp 12.578.400.000 untuk 10.482 penerima, dan BLT DD senilai total Rp 36.563.600.000.(fad/Sam)
Baca juga :