Pemulihan ekonomi daerah menjadi perioritas atensi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mojokerto. Oleh karena itu, wakil rakyat ini mendorong Pemerintah Kabupaten Mojokerto melaksanakan program-program yang strategis sampai akhir tahun 2022. Terutama terkait upaya percepatan pemulihan ekonomi.
Hal tersebut menjadi rekomendasi DPRD atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Mojokerto Tahun 2021.Hal ini disampaikan dalam rapat paripurna dalam rangka penyampaian Rekomendasi DPRD Kabupaten Mojokerto di Graha Wichesa Gedung Parlemen, Jalan R.A Basuni, Sooko, Jum’at, (1/4/2022) yang dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Mojokerto Ayni Zuroh dan dihadiri Bupati Ikfina Fahmawati serta Wakil Bupati Muhammad Al Barra.
Rindahwati, Wakil Ketua Komisi I membacakan rekomendasi DPRD Kabupaten Mojokerto.Ia menyatakan, pelaksanaan pemerintahan daerah Kabupaten Mojokerto secara umum berjalan sangat baik.Baik ditinjau dari yuridis, muatan materi, format dan sistematika penyusunan, LKPJ Bupati ini telah memenuhi. Berdasarkan RKPD 2021, sebagian besar program kerja pemerintah daerah Kabupaten Mojokerto dapat terselesaikan.
Meski demikian, agar menjadi lebih baik, kedepannya Pemkab Mojokerto bisa melakukan percepatan terbentuknya heard imunnity pada akhir tahun 2022 dan percepatan pemulihan ekonomi. Menurutnya, langkah taktis percepatan dan pelayanan vaksinasi booster bagi kelompok rentan perlu dilakukan.
“Dan pemerintah daerah segera melakukan identifikasi sektor perekonomian terdampak pandemi di seluruh wilayah Mojokerto, dengan kategori sangat terpuruk, terpuruk, mulai bangkit dan normal,” bebernya.
Selain itu, DPRD juga memberikan rekomendasi agar Pemkab Mojokerto bisa mempertahankan konsumsi masyarakat dengan menekan laju inflasi di tingkat yang paling rendah. Kemudian memperluas bantuan sosial yang tepat sasaran dan membuka lapangan pekerjaan serta bisa memprioritaskan belanja APBD tahun 2022 untuk membeli bahan dan produk lokal. Dan dalam hal pendidikan, Desawan berharap, Pemkab Mojokerto mampu mengejar ketertinggalan pembelajaran di sekolah karena pandemi Covid-19.
Sementara itu, Wakil Bupati Muhammad Al Barra dalam sambutannya menyebutkan, laporan hasil implementasi berbagai program pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah tahun 2021 telah disampaikan kepada DPRD Kabupaten Mojokerto dalam LKPJ Bupati Mojokerto pada 10 Maret 2022 lalu. Penyampaian LKPJ ini sesuai amanat undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
Ia mengatakan, bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Mojokerto pada tahun 2021 berjalan dengan lancar tanpa banyak kendala yang berarti meskipun kita masih dalam kondisi Covid-19 yang berkepanjangan, Hal ini tidak lepas dari tetap terjaganya keharmonisan hubungan dan identitas kepentingan antara pihak eksekutif dan legislatif.
“Selain itu adanya peran serta aktif serta berkesinambungan dari seluruh pemangku kepentingan, stakeholder lokal terhadap berbagai program pemerintah Kabupaten Mojokerto,” kata wabup yang akrab disapa Gus Barra.(tim/ADV)
Baca juga :