Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang sudah diterapkan oleh pemerintah dipastikan akan berdampak langsung kepada masyarakat. Hal inilah yang menjadi atensi khusus fraksi-fraksi yang ada di DPRD Kota Mojokerto saat penyampaian pemandangan umum (PU) fraksi-fraksi atas draft APBD 2022 Perubahan dalam rapat paripurna, Senin (5/9/2022) sore.
Fraksi PDI Perjuangan melalui juru bicaranya Ery PurwantI mengingatkan, dalam kondisi yang belum pulih dari dampak pandemi Covid-19, maka Pemerintah Kota Mojokerto harus memberi perhatian dan bantuan kepada masyarakat sebagai akibat kenaikan harga BBM yang benar-benar akan memukul perekonomian dan kesejahteraan masyarakat miskin.
Fraksi Partai Demokrat (FPD). Melalui juru bicaranya, Deny Novianto juga mendorong agar alokasi belanja bantuan sosial dilakukan hitung ulang guna mengantisipasi kenaikan barang dan jasa terutama barang kebutuhan pokok sebagai dampak dari kenaikan BBM. “Demikian pula dengan belanja barang dan jasa setiap OPD hendaknya di-review lagi apakah sudah mencukupi dengan adanya kenaikan BBM,” katanya.
Sementara Fraksi Partai Amanat Nasional (F-PAN) mempertanyakan kesiapan Pemkot Mojokerto terkait data masyarakat di Kota Mojokerto yang terdampak kenaikan harga BBM. “Bantuan langsung tunai BBM yang akan disalurkan pemerintah pusat dan sinergi pemerintah daerah seperti apa dalam penyiapan data masyarakat di Kota Mojokerto yang terdampak kenaikan harga BBM,” lontar Moeljadi, juru bicara F-PAN.
Sedangkan fraksi gabungan, yakni Fraksi Gerakan Keadilan Pembangunan (F-GKP) melalui juru bicaranya Sugiyanto mengingatkan soal dampak kenaikan harga BBM yakni terjadinya kenaikan harga pada komoditi barang dan jasa yang akan memicu tingginya inflasi. Lebih jauh berdampak langsung pada beban hidup sehari-hari masyarakat.
“Salah satu upaya untuk membantu terhadap dampak tingginya inflasi sebagai akibat kenaikan BBM adalah dengan memberikan perhatian yang lebih pada bantuan sosial daripada bantuan hibah. Namun demikian pemberian bantuan sosial hendaknya harus diawasi secara ketat agar tepat sasaran,” ujarnya.
Selain soal kenaikan harga BBM, sejumlah persoalan krusial menyangkut proyeksi keuangan yang termaktub dalam draft P-APBD 2022 yang digarisbawahi fraksi-fraksi yakni belanja daerah hendaknya benar-benar dimanfaatkan untuk hal yang dapat menyehatkan, mencerdaskan, dan mensejahterakan masyarakat.(tim/ADV)
INI 8 FAKTA, Wanita di Mojokerto Nekat Buang Bayinya Hingga Ditangkap Polisi
Baca juga :