Mojokerto – DPRD Kota Mojokerto mendukung penuh upaya Pemkot Mojokerto menekan angka kasus stunting. Bahkan, Pemkot terus didorong untuk terus mengoptimalkan upaya mewujudkan Kota Mojokerto bebas stunting. Dukungan itu sebagai wujud komitmen Dewan dalam pencegahan dan penurunan stunting.

Ketua DPRD Kota Mojokerto Sunarto menyatakan hal itu saat rapat koordinasi Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kota Mojokerto bertajuk Rembug Stunting di ruang Sabha Mandala Madya, Kantor Pemerintah Kota Mojokerto, Senin (27/3/2023).

Menurut Itok, sapaan karib Sunarto, stunting merupakan masalah serius dalam pembangunan sumber daya manusia (SDM) sekaligus menjadi tantangan yang harus diatasi dengan baik agar generasi masa depan Indonesia bisa menjadi generasi yang unggul, berdaya saing, dan berkualitas.

Sementara soal rembuk stunting, ujar Itok, merupakan langkah penting untuk memastikan pelaksanaan rencana kegiatan intervensi pencegahan dan penurunan stunting. Dalam rembug stunting disampaikan hasil analisis situasi dan rancangan rencana kegiatan intervensi penurunan stunting terintegrasi.

“Rembug stunting yang melibatkan berbagai pihak terkait dalam pencegahan dan penanggulangan stunting ini merupakan kegiatan yang difokuskan pada lahirnya komitmen publik untuk pencegahan dan penurunan angka stunting secara bersama dengan perencanaan yang strategis dan terintegrasi,” tandasnya.

Itok juga mengatakan, untuk mencapai hasil yang optimal berdasar prinsip efisiensi dan efektifitas, maka percepatan dan penurunan stunting harus dilakukan melalui aksi secara paripurna, komprehensif, terpadu, dan bersifat multisektoral. “Tentunya mencapai target nol stunting tahun 2024 itu diperlukan kerja keras dari semua unsur dalam TPPS,” tandasnya,

Sekedar informasi, angka kasus stunting di Kota Mojokerto saat ini terendah se Jawa Timur, hanya tinggal 3,12 persen atau secara jumlah ada 151 balita stunting di Kota Mojokerto pada tahun 2023 ini.(/ADV)