Capaian Realisasi APBN Triwulan IV Tahun 2023 KPPN Mojokerto, Belanja 98,94 Persen, Pendapatan 113,46 persen

Mojokerto – Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Mojokerto yang menaungi tiga wilayah, yakni Kota Mojokerto, Kabupaten Mojokerto dan Kabupaten Jombang mengelar konferensi pers, menyampaikan realisasi APBN sampai dengan Triwulan IV tahun 2023, di aula lantai dua kantor KPPN Mojokerto, Selasa (30/1/2024).

Junaedi Kepala KPPN Mojokerto menyampaikan bahwa kinerja APBN Mojokerto Raya sampai dengan akhir Desember 2023 sangat baik. Indikasinya yakni, pendapatan negara sudah melampaui target yang telah ditetapkan yakni sebesar Rp 1,494,29 milyar atau 113,46 persen dari target 1,316,98 M.

“Pendapatan negara triwulan ke IV mengalami kenaikan 4,46 persen bila dibandingkan triwulan IV 2022. Peningkatan terjadi pada penerimaan perpajakan khususnya penerimaan pajak pertambahan nilai yang mengalami pertumbuhan y on y,” jelasnya.

Kata Junaedi, terjadi pada penerimaan perpajakan jenis PPh, PBB dan PTLL. Penerimaan negara bukan pajak juga mengalami peningkatan dengan tahun 2022 periode yang sama. “Ini didorong oleh pertumbuhan PNBP lainnya, sedangkan pendapatan BLU lebih rendah dibandingkan triwulan IV tahun 2022,” tegasnya.

Ning Ita, Sosok Pemimpin yang Suka Membangun dan Memberi Manfaat

Terkait belanja negara, sampai dengan triwulan IV 2023 juga mengalami peningkatan yang disebabkan oleh meningkatnya realisasi belanja pemerintah pusat {BPP) baik belanja pegawai, belanja barang maupun belanja modal dan belanja TKD dibandingkan dengan triwulan IV tahun 2022.

Berita Terkait :

Realisasi Penyaluran APBN di Wilayah Kerja KPPN Mojokerto Hingga 31 Mei 2023 Capai 40,06%

“Belanja negara Rp 6,224 milyar atau 98,94 persen dari pagu 6.291.11 milyar. Sedangkan defisit atau surplus sebesar Rp 4.730.34 milyar,” jelasnya.

Meskipun telah mencapai target, namun KPPN Mojokerto, kata Junaedi berkomitmen untuk terus meningkatkan kinerja guna memastikan bahwa target-target yang telah ditetapkan dapat tercapai kembali di tahun 2024 mendatang.

KPPN Mojokerto pihaknya akan terus memonitor lembaga mitra kerja yang memiliki penyerapan anggaran yang masih rendah. “Kami juga akan mengundang mereka untuk berdiskusi guna mendengar kendala yang mungkin mereka hadapi agar kedepan serapan mereka bisa tercapai maksimal,” pungkasnya. (tim/sma)