Mojokerto – Kondisi perekonomian global dampak perang di Timur Tengah saat ini memeng membuat berbagai sektor mengalami guncanga. Bahkan beberapa negara pun terdampak. Namun, kinerja APBN Mojokerto Raya hingga periode Triwulan 1 Tahun 2026 ini masih terjaga naik.
Hal itu diungkapkan Kepala KPPN Mojokerto, Sri Martini saat press conference kinerja APBN Periode Triwulan 1 Tahun 2026 di Kantor KPPN Mojokerto, Selasa (28/4/2026).
“Kinerja APBN sampai dengan triwulan I tahun 2026 di Mojokerto Raya, untuk pendapatan negara
tercapai Rp 0,28 triliun dari target sebesar Rp 2,03 triliun atau tercapai 13,69 persen, mengalami terkontraksi -0,34 persen secara y on y,” jelas Sri.
Ia juga mengungkapkan, pendapatan yang berasal dari penerimaan pajak sebesar Rp 0,24 triliun atau sebesar 12.41 persen dari target sebesar Rp 1,97 Triliun.
Sedangkan pendapatan yang berasal dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp 0,03 triliun atau 54,49 persen dari target Rp 0,06 Triliun.
“Untuk kinerja belanja negara tercapai Rp 1,49 triliun dari target sebesar Rp 5,83 triliun atau tercapai 25,58 persen. Kinerja belanja negara ini terdiri atas belanja pemerintah pusat sebesar Rp 0,41 triliun atau 16,67 persen dari target Rp 2,44 triliun dan belanja transfer ke daerah sebesar Rp1,09 triliun atau 31,96 persen dari target sebesar Rp3,4 triliun,” terangnya.
Sri Martini juga menyampaikan isu termutakhir seputar program nasional yang menjadi andalan pemerintah yang mendorong pertumbuhan sektor riil tetap terjaga.
Dilanjutkan oleh Muh. Yusri Abas, selaku Kepala KPP Pratama Mojokerto dan Ahmad Fudholi, Kepala KPP Pratama Jombang, yang memaparkan kinerja pendapatan negara pada periode triwulan I tahun 2026 sekaligus tantangan dalam mengumpulkan
penerimaan negara khususnya dari sektor perpajakan, khususnya perkembangan aplikasi coretax.
Pada sesi penutupan disampaikan tantangan-tantangan yang terjadi dalam pelaksanaan fiskal untuk
pengumpulkan pendapatan negara dan merealisasikan belanja negara selama periode Triwulan I tahun 2026.
Dan disampaikan pula strategi-strategi untuk memenuhi target dalam pengumpulan
penerimaan negara serta upaya dalam memastikan belanja negara dapat terealisasi dengan baik.
Sesuai Indikator indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) yang telah ditetapkan dalam pelaksanaan belanja negara, diharapkan semua pejabat perbendaharaan pada satuan kerja di Mojokerto Raya, mengawal pelaksanaan dengan akuntabel. (tim)
Baca juga :