Pemda Kota Mojokerto telah menerapkan anggaran berbasis gender dalam penyusunan APBD 2019. Artinya, program pembangunan akan menyesuaikan dengan perubahan kebutuhan dan budaya masyarakat.
Tien Indriati, Kasubbid Perencanaan Kesejahteraan Sosial Bappeko Mojokerto saat sosialisasi di Pengurus Daerah Aisyiyah (PDA) Kota Mojokerto mengatakan, anggaran berbasis gender ini bukan semata-mata berbicara soal perempuan, namun gender skala luas yang harus dipahami oleh para perempuan.
“Gender ini bukan hanya soal perempuan, tapi lebih pada pergeseran kebutuhan dan budaya masyarakat. Seperti, perempuan sekarag boleh menjadi pemimpin, atau pembangnan yang harus memperhatikan kaum difabel, dan semua pergeseran kebutuhan ini menjadi pertimbangan dalam menyusun anggaran,” ungkapnya.
Tien juga mengatakan, kaum perempuan yang masuk dalam sasaran program pemerintah harus proaktif memberi masukan atau usulan program yang dibutuhkan. Seperti menyampaikan melalui kegiatan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang). “Kaum perempuan harus berpartisipasi aktif dalam menyampaikan aspirasinya, baik melalui musrenbang maupun menyampaikan aspirasi melalui para anggota DPRD,” tambahnya.
Sementara Ketua Pengurus Daerah Aisyiyah (PDA) Kota Mojokerto, Sudarmi mengatakan, kegiatan sosialisasi ini bagian dari upaya peningkatan SDM bagi kaum perempuan agar lebih memahami program-program pemerintah.
“Ini adalah lanjutan dari program Capasity Building Organisasi setelah kita mendapatkan materi advokasi. Harapannya, para perempuan bisa berperan aktif dalam kegiatan dan pembangunan yang dilakukan pemerintah daerah,” pungkasnya.
Sekedar informasi, sosialisasi anggaran berbasis gender diikuti semua Pengurus Daerah Aisyiyah Kota Mojokerto bersama jajaran pengurus ditingkat cabang hingga tungkat ranting atau kelurahan.(sma/udi)
Baca juga :