Banyaknya keluhan terkait layanan kesehatan gratis bagi warga Kota Mojokerto membuat kalangan anggota dewan mendesak pembentukan tim koordinasi lintas instansi sebagai upaya perbaikan program Universal Health Coverage (UHC).
Informasi yang dihimpun suaramojokerto.com, tim ini diharapkan bisa mrnyelesaikan banyaknya keluhan terkait kepesertaan dan pelayanan program pemberian jaminan kesehatan kepada seluruh warga kota melalui BPJS Kesehatan.
Anggota Fraksi Golkar Sonny Basuki Rahardjo mengatakan, dirinya mendapat keluhan warga saat mengurus BPJS Kesehatan bermodal KTP Kota untuk penanggungan biaya persalinan. “Nyatanya, upaya itu gagal lantaran terganjal prosedur pengurusan yang ribet,” ungkapnya.
Kata Sony, warga ini sudah bolak-balik mengurus, bahkan sampai tiga kali di dispendukcapil meminta surat keterangan warga kota. Tapi, di BPJS belum juga terkoneksi. “Ini harus segera ada solusi,” ungkapnya saat hearing di gedung dewan, Senin (25/2).
Sementara Ketua DPRD Kota Mojokerto, Febriana Meldyawati meminta seluruh pihak terkait agar menyoroti kondisi JKN KIS PBID di Kota Mojokerto. Karena, sudah jadi komitmen bersama antara pemkot dan DPRD mengusung program UHC. ’’Kami minta pemkot segera membentuk tim koordinasi. Ini agar hal ini menjadi atensi bersama,’’ terangnya.
Menurut Melda, sekarang eranya sudah berbasis teknologi informasi (IT), jadi harus memudahkan masyarakat. ’’Sekarang ini pengurusan sesuatu tinggal klik. Orang tidak perlu riwa-riwi. Kami minta instansi terkait duduk bareng. Karena kalau masih saja seperti ini, kami akan bisa lebih dari ini,’’ pungkasnya.(sma/ADV)
Baca juga :