Meski pada tahun sebelumnya wilayah Kota Mojokerto mendapat Jaringan Gas (Jargas) gratis dari pemerintah pusat, namun ternyata hingga saat ini masih banyak yang belum dapat.
Ita Puspitasari atau Ning Ita, Walikota Mojokerto mengatakan, puluhan ribu kepala keluarga (KK) di wilayah Kota Mojokerto, hingga saat ini belum mendapatkan layanan Jargas rumah tangga gratis dari Kementerian ESDM.
” Sampai saat ini, di kota Mojokerto masih terdapat 31.000 ribu kepala keluarga yang belum teraliri jaringan gas rumah tangga ” kata Walikota di depan Syaikhul Islam, Wakil Ketua Komisi VII DPR RI saat kunjungan kerja ke Surodinawan, Kota Mojokerto.
Kata Ning Ita, sejak Jargas rumah tangga diajukan tahun 2016 lalu, Pemkot Mojokerto hanya mendapatkan 5 ribu sambungan rumah (SR). Sedangkan tahun berikutnya mendapatkan 4 ribu SR yang akan di pasang tahun ini.
Sebanyak 9 ribu SR itu menyentuh 8 kelurahan di Kota Mojokerto, meliputi Kelurahan Magersari, Gedongan, Balongsari, Kedundung, Purwotengah, Jagalan, Sentanan, serta Kelurahan Mentikan.
” Awal tahun 2016 kita sudah mengajukan sebanyak 17.863 jaringan gas rumah tangga ke pemerintah pusat, namun yang di ACC hanya 5 ribu lebih yang belum teraliri gas.” Imbuhnya.
Ning Ita juga mengatakan, pengunaan jargas rumah tangga bagi masyarakat sangat bermanfaat. Selain mengurangi biaya dan lebih higienis, masyarakat tidak kawatir kehabisan.
” Bedanya dengan LPG 3 Kg, masyarakat tidak khawatir saat kehabisan. Mereka tak usah repot datang ke pangkalan, sebab jaringan gas rumah tangga ini 24 jam dan gratis,” ujarnya.
Sementara itu, Syaikhul Islam, Wakil Ketua Komisi VII DPR RI mengatakan, wilayah Jatim merupakan provinsi terbanyak dalam mendapatkan jargas, jika di bandingkan wilayah lain. Sebanyak 24 ribu SR akan dipasang, diantaranya Sidoarjo, Surabaya, Lamongan, Pasuruan, termasuk di Kota dan Kabupaten Mojokerto.
Terkait keluhan dari Walikota Mojokerto, Syaikhu berjanji akan membantu untuk mengupayakan realisasi yang lebih maksimal.
” Yang penting Pemkot Mojokerto masuk dulu permintaan. Nanti akan dibahas dalam pembahasan anggaran, tapi kalau memang anggarannya cukup, kita upayakan tetap dapat di Kota Mojokerto. Sehingga kekurangan segera di aliri,” tuturnya. (adm/ats)
Baca juga :