Pungkasiadi, Wakil Bupati (Wabup) Mojokerto melakukan halalbihalal dalam kelembagaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Pasca Program, di Mojo Kembangsore Park Kecamatan Pace, Kamis siang (4/7).
Informasi yang dihimpun suaramojokerto.com, PNPM Mandiri pasca program di Kabupaten Mojokerto mengalami perkembangan signifikan. Hal itu terlihat dari perkembangan modal awal dana perguliran sebesar Rp 15 miliar lebih, per laporan 31 Desember 2018 bertambah menjadi Rp 70 miliar lebih. “Dana awal perguliran telah mengalami perkembangan signifikan. Dari Rp 15 miliar, menjadi Rp 70 miliar atau naik sekitar 455 persen,” kata Wabup.
Pada tahun 2018, idle fund (dana menganggur) yang tercatat yakni Rp 22 miliar lebih mengendap di rekening bank dan tidak diinvestasikan pada aset atau surat berharga lainnya. Sehingga PNPM-MPd mengembangkannya dalam bentuk kegiatan lebih variatif. Dan tidak hanya berkutat pada kegiatan simpan pinjam masyarakat.
Pungkasiadi mengapresiasi pada tiga kecamatan yakni Pacet, Kutorejo, dan Pungging, yang telah menyimpan idle fund di BUMD Pemkab Mojokerto yakni BPR Majatama. Wabup ingin agar langkah ini bisa diikuti kecamatan lain untuk meningkatkan iklim peningkatan usaha ekonomi masyarakat. “Kegiatan perguliran dana yang melibatkan desa-desa pada kecamatan, menjadikan kelembagaan PNPM-MPd punya peluang membentuk BUMDES. Dari situ nanti bisa lahir unit-unit usaha bermanfaat. Misalnya pengembangan daerah wisata, dam perdagangan. Inilah tujuan kita untuk mengentaskan kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat,” terangnya.
Dengan perguliran Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dan Usaha Ekonomi Produktif (UEP), PNPM Mandiri di Kabupaten Mojokerto telah menjadi potensi ekonomi bagi 2.070 kelompok yang melibatkan 38.471 anggota masyarakat. PNPM Mandiri Perdesaan sendiri merupakan kelanjutan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) dan Program Pengentasan Kemiskinan di Perkotaan (PPK), untuk dilaksanakan sebagai instrumen percepatan penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja berbasis pemberdayaan masyarakat.
“Alokasi untuk pembangunan bidang kesehatan yang diinstruksikan pemerintah pusat sebesar 20 persen, namun kita coba 29 persen. Bidang pendidikan 10 persen, kita upayakan 14 persen, dan bidang infrastruktur 25 persen, kita bisa buat jadi 33 persen. Semua kita lakukan secara imbang untuk mempercepat kesejahteraan bagi masyarakat,” jelasnya.
Acara itu dihadiri Asisten Pemerintahan dan Kesra Agus M. Anas, Ardi Sepdianto Kepala Dinas Pemberdayaaan Masyarakat dan Desa (DPMD), kepala OPD, dan Moch. Malik Camat Pacet beserta Muspika. (sma/adm)
Baca juga :