Ratusan warga dari berbagai Dusun di Desa Mojoranu, Kecamatan Sooko, Kabupaten Mojokerto mengelar unjuk rasa di bantaran rel kereta api. Mereka menuntut adanya underpass.
Warga mulai anak-anak sampai orang dewasa ikut dalam aksi demo ini. Mereka berjalan kaki menuju lokasi demo, sambil membentangkan spanduk bertulisan tuntutan pembuatan underpass.
Informasi yang dihimpun suaramojokerto.com, aksi kali ini digelar disekitar bantaran rel kereta api yang sering digunakan sebagai perlintasan tanpa palang pintu di Desa Mojoranu, Kecamatan Sooko, Kabupaten Mojokerto. Selain itu, warga juga melakukan audensi bersama pihak perangkat desa dan pihak kereta api.
Sutresno, salah seorang warga mengatakan, aksi warga kali ini menuntut agar pihak kereta api mengubah pembuatan jembatan dengan underpass. Sebab dalam sehari-hari, perlintasan tanpa palang pintu yang sering dilewati oleh masyarakat di Desa Mojoranu tersebut menjadi jalan alternatif masyarakat dari dua Dusun.
“Kita kemarin tau-tau mendapatkan gambaran atau desa, kalau di lokasi itu akan dibangun penyebragan flay over. Dan itu menurut kita sangat tidak cocok dan memberatkan masyarakat,” ungkapnya.
Dalam rencana pembuatan fly over yang maksud oleh PT Kereta Api (KAI) ini, tanpa ada koordinasi dengan masyarakat. Sehingga hal itu membuat kerancuhan. “Kita hanya meminta terowongan (underpass) itu saja, minimal sepeda motor bisa melintas,” tuturnya.
Menangapi hal tersebut , Reza Maulana kordinator pengawas pengembagan perkeretaapian Jawa Timur akan menampung dan menuruti tuntutan warga. “Jadi untuk mengganti bangunan perlintasan sebidang yang sudah direncanakan sesuai aspirasi masyarakat, nanti akan kita buatkan underpass,” ungkapnya.
Namun, dibangunnya underpass seperti apa yang menjadi harapan masyarakat bukan tanpa resiko. Melainkan, akan ada kesepakatan dan konsekunsi tentang jangka ke depan. Yakni tentang kondisi ke landean lokasi yang nantinya berdampak pada adanya genangan jika turun hujan.
“Permintaan warga tidak terlalu jauh dari lokasi semula. Nanti akan kita buatkan under pass yang tidak jauh dari balai desa. Masyarakat juga siap menanggung resiko. Kalau secara kajian ingin bebas dari genangan, underpass berada pada sisi timur. Namun warga menolak karena terlalu jauh,” tandasnya. (sma/udi)
Baca juga :