Temuan anggota DPRD Kota Mojokerto soal kejanggalan proses seleksi pegawai BLUD / non PNS Dinas Kesehatan Kota Mojokerto akhirnya direspon oleh Cristianan Indah Wahyu, Kepala Kesehatan Kota Mojokerto.
Kepada suaramojokerto.com, Indah mengatakan proses seleksi tenaga Layanan Umum Daerah (BLUD) ini, sudah diserahkan kepada tim seleksi yang melibatkan puskesmas, organisasi profesi dan kominfo. “Dinas Kesehatan tidak bisa intervensi dalam proses seleksi ini.” Terangnya.
Indah juga menceritakan, jumlah pegawai BLUD / non PNS yang dibutuhkan sebanyak 41 orang meliputi dokter, apoteker dan bidan. Namun yang mendaftar mencapai 900 orang lebih. “Setelah proses administrasi, peserta tinggal sekitar 400 orang yang mengikuti tes tulis, setelah itu diambil 2,5 persen atau 88 peserta untuk mengikuti tes Psikologi dan wawancara.” Terangnya.
Kata Indah, sekarang posisinya sudah terseleksi 88 peserta yang akan mengikuti tes psikologi dan tes wawancara, “Semua proses seleksi dilakukan tim seleksi secara transparan. Nah, saat proses pengumuman hasil seleksi sementara, ada masalah saat perangkingan di sistem IT, sehingga saat pengumuman langsung, disampaikan bahwa yang dipakai acuan adalah nama bukan nomer peserta.” Tegasnya.
Indah juga meminta tim seleksi untuk meng-upload hasil penilaiannya agar peserta bisa melihat secara langsung. “Kita sudah berusaha maksimal dalam melakukan seleksi pegawai BLUD, bahkan setelah dilakukan tes psikologi, juga akan dilakukan tes wawancara langsung dengan user agar tenaga yang diterima benar-benar sesuai kompetensi yang dibutuhkan.” Pungkasnya.
Seperti diketahui, anggota DPRD kota Mojokerto menemukan kejanggalan pada pengumuman hasil seleksi pegawai BLUD Dinas Kesehatan, karena nama yang diumumkan lulus ternyata nomer pesertanya milik peserta lain.(sma)
