Kerja keras dan komitmen Pemerintah Kabupaten Mojokerto untuk mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam laporan keuangan, akhinya membuahkan hasil. Apresiasi ini diberikan dalam acara Penyerahan Piagam Penghargaan Menteri Keuangan Republik Indonesia kepada Bupati/Walikota di Jawa Timur Peraih Opini WTP atas Laporan Keuangan Tahun 2017.
Informasi yang dihinpun suaramojokerto.com, penghargaan ini diterimakan kepada Wakil Bupati Mojokerto, Pungkasiadi, oleh Gubernur Jawa Timur Soekarwo, Jumat (28/09) siang di Gedung Negara Grahadi, Surabaya. Dari 38 kab/kota hanya dua daerah yang belum mendapat WTP yang merupakan predikat tertinggi pada laporan keuangan daerah.
Dirjen Pelaksana Anggaran Kementrian Keuangan RI dalam acara ini mengatakan, opini WTP merupakan salah satu perwujudan laporan keuangan yang sehat, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah makin kuat. WTP tidak semata-mata ditentukan penyajian laporan keuangan yang berkualitas, tapi juga ditopang sistem efektivitas pengendalian intern yang memadai dan kepatuhan terhadap perundang-undangan.
“Di Jawa Timur, ada peningkatan opini WTP atas LKPD tahun 2017 dibanding tahun 2016, yaitu semula 31 LKPD WTP, menjadi 37 LKPD WTP. Dengan demikian terdapat 7 LKPD di tahun 2017. Secara keseluruhan dari 39 LKPD se-Jatim, ada 2 LKPD yang blm WTP. Saya mengapresiasi daerah yang dapat opini terbaik. Saya harap predikat bertahan dan meningkat,” katanya.
Ide membentuk tim Unit Reaksi Cepat (URC) yang digagas Gubernur Jatim juga mendapat apresiasi, karena bertujuan untuk memberi pembinaaan pendampingan untuk menyusun LKPD. Khususnya bagi Pemda yang belum berhsil meraih WTP.
“Tim ini bekerja sangat efektif. Komit terhadap peningkatan laporan keuangan berkualitas juga diberikan gubernur, melalui pembentukan UPT Laboratorium Pengelolaan Keuangan Daerah (LPKD), yang merupakan satu-satunya di Indonesia. Adanya UPT ini sangat membantu Pemda menyiapkan SDM berkompeten,” pungkasnya.
Sementara Gubernur Jawa Timur, Soekarwo dalam sambutannya mengatakan, SDM merupakan elemen yang sangat penting dan harus disiapkan SDM yang sesuai dengan kebutuhan, khususnya mengenai laporan keuangan daerah.
“Ada dua daerah yang tidak mendapat WTP, yakni Sampang dan Lumajang yang semula WTP turun menjadi WDP. Ini harus diperhatikan, yang sudah WTP juga harus menjaga statusnya, dan permasalahan kita dalam mencapai WTP adalah SDM,” ungkap Soekarwo.(sma/udi)
Baca juga :