Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP) yang dijanjikan cair pada pekan ketiga bulan Agustus hingga sampai saat ini belum juga turun.
Molornya bantuan dana yang mencover Sumbangan Biaya Pendidikan (SPP) ini membuat kondisi keuangan lembaga pendidikan SMA/SMK Kota/Kabupaten Mojokerto kian terpuruk.
Kepala Cabang Dinas Pendidikan (Dispendik) Provinsi Wilayah Kabupaten dan Kota Mojokerto Mariyono menyebutkan, memasuki pekan terakhir di bulan Agustus ini, seluruh SMA/SMK masih belum menerima penyaluran dana BPOPP.
Kata Mariyono, hal ini membuat kondisi tersebut sekolah banyak yang kesulitan keuangan. Bahkan, tidak sedikit lembaga yang terpaksa harus hutang terlebih dulu untuk memenuhi kebutuhan sekolah.
“Ini tinggal selangkah lagi untuk pencairan. Semua tahapan perencanaan yang tersusun di Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) sudah dirampungkan oleh seluruh lembaga. Jadi, tinggal turunnya saja dari provinsi,” jelasnya,
Namun, Mariyono juga mengaku masih belum mengetahui pasti mekanisme pencairannya. “Kalau proses pencairannya bisa melalui cabang dispendik lebih dulu, kemudian baru disalurkan ke sekolah-sekolah. Bisa juga dana BPOPP akan langsung dikirim melalui transfer ke masing-masing rekenening SMA/SMK,” tuturnya.
Sementara di tahun perdana ini, besaran dana BPOPP yang bakal diterima seluruh SMA/SMK di Kota dan Kabupaten Mojokerto mencapai Rp 17,9 miliar.
Jumlah tersebut sebagai pengganti biaya SPP yang selama ini dibebankan kepada siswa, sesuai dengan Surat Edaran (SE) Gubernur Nomor 120/101/2017 tentang SPP SMA dan SMK. “Itu untuk kebutuhan selama enam bulan dulu (semeser ganjil),” ujarnya.
Sedangkan untuk kebutuhan pada semester genap paada tahun pelajaran 2019-2020 nanti bakal dianggarkan kembali di tahun berikutnya.
Besaran SPP yang berlaku bagi jenjang SMA di wilayah Kabupaten Mojokerto ditetapkan sebesar Rp 85 ribu per bulan. Lain halnya dengan SMK teknik yang dipatok Rp 150 ribu dan SMK nonteknik sejumlah Rp 120 ribu per bulan.
Sedangkan SPP di Kota Mojokerto sedikit lebih tinggi dibanding kabupaten. Untuk jenjang SMA dijatah Rp 95 ribu per bulan. Sementara SMK masing-masing diberikan Rp 170 ribu perbulan untuk teknik dan Rp 135 ribu per bulan untuk nonteknik.
Mmberdasarkan data dari cabang dispendik Kab/Kota Mojokerto, ada 3 SMA swasta yang menyatakan tidak mengambil bagian dalam program yang dikenal SPP gratis ini. Selain itu, juga ada 5 lembaga lainnya juga dipastikan tidak bisa menerima bantuan BPOPP lantaran terganjal status akreditasi.(sma/udi)
Baca juga :