Pemkot Mojokerto telah meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas penilaian pengelolaan keuangan, dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) lima kali berturut-turut. Hal ini membuat Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPPKA) Kota Mojokerto harus terus mempertahankan dengan cara meningkatkan sistem pengelolaan yang lebih baik.
Kini, BPPKA Kota Mojokerto sedang menyiapkan sejumlah upaya strategis untuk mempertahankan predikat WTP di tahun mendatang. Salah satunya dengan menyiapkan aplikasi terpadu yang terkoneksi antar organisasi perangkat daerah (OPD).
Agung Moeljono, Plt Kepala BPPKA Kota Mojokerto mengatakan, raihan WTP ini tidak lepas dari besarnya dukungan instansi di lingkup Pemkot dan masyarakat Mojokerto. ’’Yang jelas pertama kami ucapkan terima kasih kepada kalangan OPD dan juga masyarakat Kota Mojokerto atas dukungannya,’’ ungkapnya.
Agung juga mengatakan, capaian WTP kelima kalinya itu wajib dipertahankan ke depannya. Untuk itu, diperlukan upaya strategis sebagai tindak lanjut pembenahan atas Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). ’’Yakni pertama dengan melakukan rekonsiliasi. Koordinasi dengan OPD secara berkala setiap bulan,’’ lanjutnya.
Rekonsiliasi dan koordinasi ini bertujuan agar kontrol terhadap SAP dan sistem pengendalian internal memadai. Diantaranya dengan membangun aplikasi terpadu yang terkoneksi dengan kalangan OPD. Ini penting, kata dia, agar kecepatan dan ketepatan terkait penganggaran berjalan terpadu. Seperti pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR). ’’Nantinya, aplikasi ini terkait pula dengan serapan anggaran,’’ tegasnya.
Selain itu, yang tak kalah pentingnya adalah terkait penataan aset daerah yang menjadi salah satu titik perhatian utama BPK saat pemeriksaan. ’’Penataan aset ini akan kami gencarkan. Termasuk juga sertifikasi aset,’’ pungkasnya.(sma/ADV)
Baca juga :