Sejak beberapa tahun terakhir produksi sampah di Kota Mojokerto meningkat dari 70 ton perhari naik jadi 80 ton perhari. Banyaknya produksi sampah itu membuat kalangan DPRD harus melakukan terobosan.
Informasi yang dihimpun suaramojokerto.com, Komisi I DPRD bakal mengkaji efektivitas program Zero Waste (ZW) di Kota Mojokerto. ZW merupakan proses pemilihan sampah mulai tingkat hulu atau sumbernya.
Namun, proyek yang akan dikeluarkan melalui peraturan daerah (Perda) inisiatif itu sama sekali tak menyinggung program perluasan atau pengadaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) baru, untuk mengganti TPA Randegan yang mulai kritis.
Febriyana Meldyawati Sekretaris Komisi I DPRD Kota Mojokerto berharap, dengan adanya program ZW itu bisa menekan produksi sampah. “Kita mengkaji penerapan siatem ZW atau memilah sampah dari sumbernya. Kita berharap program ini dapat menekan produksi sampah di Kota Mojokerto yang makin meningkat, ” ujarnya.
Dia juga berharap, dengan adanya regulasi baru itu, nantinya bisa memperpanjang usia TPA yang diperkirakan tidak sampai sepuluh tahun lagi.
“Kami berharap usia TPA Randegan akan bertambah meski tak signifikan. Namun setidaknya, ZW mengedukasi masyarakat untuk pilih dan pilah sampah. Sehingga, pengiriman sampah ke TPA hanya berupa residunya saja,” katanya.
Sejak beberapa tahun lalu, DKP yang merupakan embrio DLH melakukan banyak program kerja inovatif. Seperti menaikkan status sistem pengolahan sampah dari open damping menjadi controll landfill, komposting, melipat gandakan jumlah pelanggan gas metan gratis bagi masyarakat sekitar TPA, pemilahan sampah bernilai ekonomi dari tingkat TPS dan penyehatan bank sampah yang menampung sampah berharga dari masyarakat.
Termasuk memperbaiki TPA yang terkesan gersang menjadi tempat rekreasi keluarga, studi banding siswa dan perpustakaan.
Sementara itu, Sugiyanto, anggota Komisi I DPRD mengatakan, poin dari perda pengelolaan sampah yakni mengurangi produksi sampah dari produsen.
“Produksi sampah kita tekan sejak dari rumah tangga sebagai produsen sampah. Sekarang tak hanya muncul pemukiman-pemukiman baru, namun juga tingkat usaha mempunyai peran besar terhadap lonjakan sampah, itulah output kita,” tegasnya.
Secara terpisah, Ikromul Yasak, Kepala DLH menjelaskan, soal sampah, pihaknya akan terus melakukan evaluasi. “Ya tentang evaluasi kerja, tahun ini dan 2020. Ya soal sampah itu,” ujarnya.
Pihaknya juga tidaak pernah berkomentar terkait masa soal over limit TPA Randegan sebelumnya. (sma/ADV)
Baca juga :