Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP) telah diterimakan kepada sekolah jenjang SMA/SMK swasta.
Informasi yang dihimpun suaramojokerto.com, penyaluran BPOPP SMA/SMK swasta diwilayah Cabang Dinas Pendidikan Provinsi wilayah Kabupaten/Kota Mojokerto mengalami keterlambatan. Sebab jatah pencairan perdana periode Juli-September baru diterimakan pada pertengah bulan November lalu.
Meski sudah dicairkan, dana penunjang dalam program pendidikan gratis dan berkualitas (TisTas) itu hanya berlaku subsidi. Artinya, sejumlah lembaga masih diperbolehkan membebankan iuran untuk menambal kekurangan Sumbangan Pendanaan Pendidikan (SPP), jika dirasa biaya operasional sekolah masih kurang.
Aief Setyo Wahjudi, Kepala Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMK swasta Kabupaten Mojokerto menjelaskan, meski dana BPOPP sudah cair, tapi sejumlah sekolah masih menarik iuran kepada siswa. Sebab, BPOPP untuk lembaga SMA/SMK swasta berlaku untuk mensubsidi SPP yang selama ini dibebankan kepada siswa atau orang tua.
“BPOPP untuk swasta itu sifatnya subsidi. Sehingga, teman-teman (Lembaga Swasta) masih diizinkan memungut kalau dirasa biaya operasional sekolah masih kurang,” katanya.
Besaran BPOPP untuk lembaga swasta dan negeri berlaku sama. Yakni berdasarkan penetapan SPP dalam Surat Edaran (SE) Gubernur Jatim tentang SPP SMA dan SMK, maka besaran BPOPP untuk SMA dijatah Rp 85 ribu per bulan. Sedangkan SMK teknik Rp 150 ribu per bulan, dan SMK non teknik dipatok Rp 120 ribu per bulan.
Arief bilang, kalau selama ini lembaga atau sekolah menetapakan iuran SPP kurang dari atau sama dengan SE tersebut, maka peserta didik digratiskan dari iuran bulanan. Namun, jika selama ini sekolah telah menetapkan di atas SE, maka sekolah diberi izin untuk menarik iuran.
“Misalkan, biasanya SPP SMK teknik Rp 250 ribu (SE Rp 150 ribu), jadi masih ada kekurangan Rp 100 ribu. Sehingga, selisih itu yang boleh dimintakan tambahannya ke wali murid,” terangnya.
Utuk itu, Arief berharap, pencairan BPOPP berikutnya bisa tepat waktu atau tidak ada keterlambatan. Sebab dia mengakui, jika sekolah cukup kelimpungan akibat adanya keterlambatan.
Bahkan tidak sedikit sekolah yang memilih untuk mencari pinjaman, karena terlanjur tidak memungut biaya SPP sejak tahun pelajaran baru 2019/2020 pada bulan Juli lalu. Bahkan molornya pencairan itu berimbas pada terlambatnya gaji para guru. (sma/adm)
Baca juga :