Dalam momen Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), KPU selalu menggelar sosialisasi yang melibatkan massa dalam jumlah besar. Namun dalam Pilkada yang digelar saat pandemi Covid-19 ini, sosialisasi langsung dengan masyarakat sudah tidak ada lagi.
Informasi yang dihimpun suaramojokerto.com, KPU Kabupaten Mojokerto memangkas seluruh anggaran sosialisasi Pilkada serentak 2020. Mereka memastikan sosilisasi yang dilakukan setiap pilkada akan dihapus.
Muslim Bukhori, Ketua KPU Kabupaten Mojokerto mengatakan, setiap Pilkada, KPU selalu gelar sosialisasi yang menyasar kalangan pemilih pemula, pemilih remaja hingga berbagai lapisan masyarakat. Namun saat Pilkada yang digelar saat pandemi, maka semua harus berubah.
Untuk itu KPU akan mengubah sosialisasi, misalnya berupa video-video yang akan disebar ke berbagai media. Tentunya sosialisasi akan berbeda. Semisal, dengan konten film pendek dan sebagainya.
KPU sendiri juga sudah menyiapkan tim video creator sebanyak 5 orang yang akan mengolah video hingga dikenal masyarakat luas. Selain itu dalam tahapan sosialisasi yang akan berlangsung 1 Npvember hingga Desember tersebut, KPU juga akan sering melakukan live streaming di berbagai media sosial.
Tidak adanya sosialisasi yang melibatkan masyarakat luas secara langsung ini, kata Muslim, membuat anggaran KPU berubah. Seluruh anggaran sosialisasi dihapus dan dialihkan untuk menutupi kekurangan anggaran di tahapan yang lain.
Kekurangan anggaran itu antara lain untuk honorarium KPPS. Awalnya, KPU hanya mengalokasikan honor yang bekerja di 1719 TPS saja. Namun dalam perkembangan, KPU dipaksa menambah TPS sebanyak 365 titik menjadi 2084 TPS.
Hal itu karena adanya keputusan hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPR RI dengan pemerintah dan penyelenggaran pemilu, untuk memberikan batasan pemilih di setiap lokasi pencoblosan. Dari semula mencapai 800 pemilih, kini dibatasi hanya 500 pemilih di setiap TPS. (sma/udi)
INI 8 FAKTA, Wanita di Mojokerto Nekat Buang Bayinya Hingga Ditangkap Polisi
Baca juga :