Pemkab Mojokerto Dapat Predikat WTP 8 Kali Berturut-turut dari BPK

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) terhadap laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) Kabupaten Mojokerto tahun anggaran 2021. Dengan begitu, Pemkab Mojokerto mempertahankan opini WTP tersebut selama 8 tahun berturut-turut.

Predikat WTP diterima Bupati Mojokerto Ikfina Fahmawati di Kantor BPK Perwakilan Jatim di Sidoarjo pada Selasa (17/5). Dalam LHP yang diserahkan Kepala BPK Perwakilan Jatim, Sigit Pratama Yudha itu, pemerintah Bumi Majapahit mendapatkan opini audit tertinggi terkait pengelolaan anggaran, yakni WTP.

Artinya, LKPD Kabupaten Mojokerto tahun anggaran 2021 yang telah diaudit oleh BPK dinilai sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum dengan baik dan bebas dari salah saji material. Baik terkait semua unsur material, hasil usaha, posisi keuangan, maupun terkait arus kan entitas tertentu.

Bupati Mojokerto Ikfina Fahmawati menyampaikan terima kasih kepada semua elemen di pemerintahan dan masyarakat sehingga opini WTP dari BPK bisa dipertahankan 8 tahun berturut-turut. Menurutnya, opini WTP ini wujud Pemkab Mojokerto telah melakukan pengelolaan keuangan dengan negara dengan penuh tanggung jawab.

Berita Terkait :

Ngaku 2 Kali Cabuli Anak Tetangga di Mojokerto, Pria Tua ini Dituntut 6 Tahun Penjara

“Terima kasih kepada semua elemen yang telah mendukung kami dalam melakukan pengelolaan keuangan negara dengan penuh rasa tanggung jawab. Semoga semuanya bisa kita pertanggungjawabkan dengan baik sehingga kita akan mendapatkan opini WTP kembali di tahun depan seperti yang kita harapkan,” jelasnya, Rabu (18/5/2022).

Kepala BPK Perwakilan Jatim, Sigit Pratama Yudha menuturkan, opini yang pihaknya berikan setelah melakukan audit terhadap LKPD merupakan pernyataan profesional auditor mengenai kewajaran penyajian laporan keuangan. Ia berharap, opini WTP tersebut terus dipertahankan semua daerah yang telah meraihnya di tahun-tahun berikutnya.

“Kami berharap raihan opini WTP dapat mendorong jajaran pemerintah daerah untuk meningkatkan tata kelola keuangan pemerintah yang transparan dan akuntabel. Sehingga opini WTP dapat diikuti dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat,” tandasnya.(tim/Sam)