Kota Mojokerto menjadi pilot project penghapusan kemiskinan ekstrem hingga persen. Hal ini setelah Walikota Mojokerto Ika Puspitasari melakukan audiensi ke Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) di Jakarta.
Di hadapan Sekretaris Menko PMK Andie Megantara beserta jajaran, Ning Ita, sapaan akrab Wali Kota Mojokerto menyampaikan dua poin penting sebagai tindak lanjut upaya pengentasan kemiskinan ekstrem di daerah.
Pertama, wanita yang akrab disapa Ning Ita ini mengatakan jumlah penduduk miskin berdasarkan data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) Kemenko PMK dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial belum padan.
“Hal ini mengakibatkan ada penduduk miskin Kota Mojokerto yang belum mendapatkan bantuan sosial APBN meskipun masuk dalam kategori layak sebagai penerima bantuan,” ujar Ning Ita, Rabu (10/5/2023).
Dalam pertemuan yang berlangsung Selasa (9/5) itu, Ning Ita menjelaskan BPS Provinsi Jawa Timur merilis data jumlah penduduk miskin ekstrem di Kota Mojokerto sebanyak 1.450 jiwa pada bulan Agustus 2022. Angka ini setara dengan 379 KK.
Menilik data tersebut, Ning Ita berharap adanya intervensi dari Kemenko PMK untuk menangani masalah ini.
Dalam kesempatan ini, Sesmenko PMK Andie Megantara mengapresiasi ketersediaan data kemiskinan Kota Mojokerto by name by address (BNBA). Ia mengatakan pihaknya melakukan kunjungan lapangan ke Kota Mojokerto dan melaksanakan pemetaan untuk menentukan program dan skema yang tepat. Khususnya, bagi penduduk miskin yang belum ter-cover jaminan sosial baik dari APBN maupun APBD.
Andie menambahkan Kota Mojokerto akan dijadikan pilot project penghapusan kemiskinan ekstrem, sehingga angka kemiskinan ekstrem bisa mendekati 0 persen.
Sebagai informasi, pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden RI, Joko Widodo pada Rakornas Kepala Daerah dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) se-Indonesia Tahun 2023 di Sentul International Convention Centre (SICC), Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Selasa (17/1) lalu.
Sebelumnya, Jokowi meminta pemerintah daerah (pemda) menurunkan angka kemiskinan ekstrem hingga mencapai target 0 persen pada tahun 2024 mendatang.(tim/sma)
INI 8 FAKTA, Wanita di Mojokerto Nekat Buang Bayinya Hingga Ditangkap Polisi
Baca juga :