Mojokerto – Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Mojokerto yang menaungi tiga wilayah, yakni Kabupaten Jombang, Kabupaten Mojokerto dan Kota Mojokerto merilis realisasi capaian kinerja pendapatan dan belanja pemerintah periode Triwulan 1 tahun 2024. Kegiatan pers rilis ini digelar di Kantor KPPN Mojokerto Jalan Gajahmada Kota Mojokerto Senin, (29/04-2024) siang.
Kepala KPPN Mojokerto Junaedi mengatakan, realisasi belanja negara pada Triwulan 1 tahun 2024 mencapai Rp 2,073,53 M atau tumbuh sebesar 39.99%, atau nominal meningkat sebesar Rp592,33 M dibandingkan periode yang sama tahun 2023.
Junaedi merinci, Capaian Kinerja Belanja Pemerintah Pusat sd Q1 terakselerasi sangat baik sebesar 37,54% yaitu Rp657,11 M, Tumbuh 119,42% atau meningkat sebesar
Rp357,64 M. Sedangkan Capaian Kinerja Transfer Ke Daerah (TKD) mencapai 32,46% atau sebesar Rp1.416,42 M. Tumbuh 19,86% atau meningkat sebesar Rp234,69 M.
Sementara terkait kinerja pendapatan, kata Junaedi, hingga bulan Maret 2024, pendapatan negara di 3 wilayah KPPN Mojokerto mengalami kontraksi sebesar -1,92% dibanding periode yang sama di tahun sebelumnya, atau mencapai sebesar Rp 353,38 miliar yang merupakan 24,10 persen dari target Rp 1,466,45 milar.
Pertumbuhan negatif ini dipengaruhi menurunnya aktivitas Wajib Pajak sektor unggulan KPP (terkait penerimaan PPN) dan penurunan penjualan beameterai (terkait penerimaan Pajak Lainnya).
Selain penerimaan PPN dan Pajak Lainnya, semua jenis penerimaan perpajakan yakni PPh sebesar 29,70%, PBB sebesar 54,74%. Selain itu Penerimaan PNBP juga mengalami kenaikan yakni PNBP Lainnya sebesar 8,69%, dan PNBP BLU mencapai 70,60%.
Junaedi menjelaskan, ada dua komponen kementerian lembaga dan belanja transfer di account APBN. Belanja negara sampai dengan triwulan 1 mencapai Rp 2,07 trilun. “Ternyata capainnya jauh lebih besar kinerjanya. Ini jarang di tahap pertama bisa mencapai 33,91 persen. Apalagi di tahun politik dan awal tahun biasanya disibukan urusan administrasi,” kata Junaedi.
“Kita di Mojokerto posisinya adalah defisit. Ada beberapa daerah di Jawa Timur yang surplus seperti Sidoarjo, Karena kondisnya daerah-daerah penghasil cukai memberi sumbangan pendanaan kegiatan di Jawa Timur,” ujar Junaedi.
Junaedi juga mengatakan, selama triwulan 1, pihaknya dihadapkan satu issue yang harus dihadapi dan sebagai tantangan yakni pengadaan barang dan/atau jasa Pemerintah dalam mendukung tahapan Pemilu dan Pilkada2024.
Selain itu, juga tantangan Digitalisasi pembayaran atas belanja pemerintah dengan beban APBN baik CMS maupun KKP agar semakin ditingkatkan. Termasuk peningkatan upaya belanja barang pemerintah melalui aplikasi DigiPay dalam rangka pemberdayaan UMKM.
Direktorat Jenderal Pajak mendapatkan target yang lebih menantang, yakni target penerimaan pajak pada APBN 2024 secara nasional melonjak 9,38 persen, lebih tinggi dari realisasi penerimaan pajak 2023.(tim/say)