Program penanggulangan banjir di Kota Mojokerto mendapat atensi serius dari DPRD Kota Mojokerto. Kalangan wakil rakyat ini menggelar rapat dengar pendapat (RDP) normalisasi sungai dan program lanjutan di tahun 2019 yang digelar Senin (21/01).
DPRD juga mengundang Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Brantas untuk menyatukan program BBWS dengan Bappeko Mojokerto, Bagian Pembangunan, dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR).
Ketua DPRD Kota Mojokerto, Febriyana Meldyawai mengatakan, melalui RDP ini diharapkan semua pihak mengetahui progres hasil pekerjaan di tahun 2018 dan rencana lanjutan di tahun 2019. “Kami berharap, proyek pemerintah pusat ini dapat ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah secara mikro,” ungkapnya.
Melda juga mengatakan, pihaknya juga berharap agar pelaksanaan penanganan banjir sesuai aspirasi masyarakat, yakni tidak sebatas formalitas belaka. “Ini memang momentnya tepat, dan bulan Januari-Pebruari adalah puncak dari curah hujan. Jadi wajar kalau masyarakat Mojokerto bisa tahu mengenai perkembangan proyek ini,” ungkapnya.
Melda juga meminta agar perawatan dan perbaikan drainase yang berada di wilayah pemukiman dan ruas jalan utama terus dilakukan pemkot Mojokerto, sehingga bisa menekan timbulnya genangan.
Sementara pihak BBWS menjelaskan secara rinci mengenai proyek yang telah dikerjakan dan yang akan dilaksanakan, termasuk beberapa hambatan dalam normalisasi Sungai Sadar.
Seperti diketahui, proyek normalisasi sungai Sadar di Mojokerto dianggarkan Rp 350 miliar, dengan waktu pelaksanaan hingga tahun 2019. Pekerjaan meliputi pengerukan sedimen, perbaikan tanggul, normalisasi avoer Meri, pembuatan sudetan dan pembangunan rumah pompa.(sma/ADV)
Baca juga :