Kalangan DPRD serta Dinas Pertanian (Disperta) akan berupaya maksimal, terkait kondisi kelangkaan pupuk subsidi di wilayah Kabupaten Mojokerto. Sebab selama satu bulan terakhir, petani mulai kesulitan memperoleh pupuk bersubsidi. Dampaknya, petani terancam merugi karena harus mengeluarkan biaya operasional cukup tinggi.
Informasi yang dihimpun suaramojokerto.com, upaya yang akan dilakukan kalangan dewan yakni mendatangi Disperta Provinsi Jatim untuk meminta tambahan alokasi pupuk bersubsidi.
Any Maknunah, Wakil Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Mojokerto mengatakan, tambahan alokasi itu sebenarnya dimungkinkan. Sebab secara riil jumlah pupuk bersubsidi sesuai kebutuhan riil Kabupaten Mojokerto tahun 2020 ini masih tersedia. Saat sidak di gudang PT Petrokimia, jumlah pupuk yang memadai untuk memenuhi kebutuhan.
Pekan depan, pihaknya dari Komisi II DPRD kabupaten Mojokerto bakal mengagendakan kunjungan ke Disperta Provinsi Jatim. Surat pengajuan juga sudah dikirim. Selain itu dari Disperta Kabupaten juga sudah mengirimkan surat permohonan tambahan jatah pupuk bersubsidi.
Sementara itu, Teguh Gunarko, Kepala Disperta Kabupaten Mojokerto mengatakan, pihaknya sudah pernah dijanjikan mendapatkan tambahan alokasi pupuk bersubsidi. Sebab sejak awal tahun, Kabupaten Mojokerto diberi alokasi di bawah kebutuhan riil tahunan.
Koordinasi ke Pemprov jatim itu dinilai perlu. Karena selain menegaskan tambahan alokasi, juga meminta agar alokasi kebutuhan pupuk bersubsidi wilayah Kabupaten disesuaikan dengan riil. Hal itu sebagaimana dituangkan dalam Elektronik Rencana Detail Kebutuhan Kelompok (E-RDKK).
Teguh Gunarko juga menghimbau, agar para petani menggunakan pupuk sesuai kebutuhan saja. Menurunya, jika per hektar itu idealnya 3 kwintal. Namun tidak sedikit petani yang menggunakan hingga 6 kwintal. (sma/udi)
Baca juga :