Pemerintah Mojokerto menyelaraskan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan RPJMD Provinsi Jawa Timur serta nasional.
Ika puspitasari, Wali Kota Mojokerto mengatakan dengan adanya penyesuaian tersebut pihaknya memfokuskan tujuh program prioritas yang memgangkat tema Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Pelayanan Dasar didukung Penguatan SDM dan Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan
Hal ini disampaikannya Walikota saat Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Perubahan RPJMD dan RKPD 2022 di Ruang Nusantara, Balai Kota Mojokerto pada Rabu (31/3/2021).
Kata Ning ita, sapaan akrab Walikota Mojokerto, tema tersebut selaras dan berkesinambungan dengan tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2022 yakni Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural. Berdasarkan tema RKPD tersebut ada tujuh program prioritas yang salah satunya meliputi pemulihan ekonomi.
1. Peningkatan dan pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan, serta pengentasan kemiskinan dengan penggunaan teknologi informasi
2. Pnguatan infrastruktur untuk mendukung daya saing ekonomi dan peningkatan kualitas pelayanan dasar.
3. Pengembangan kawasan-kawasan baru sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, industri dan pariwisata dengan meningkatkan keunggulan kompetitif wilayah.
4. Peningkatan ketahanan ekonomi melalui penguatan kewirausahaan, UMKM, koperasi, pasar tradisional, pariwisata dan usaha kreatif dengan menciptakan nilai tambah dan daya saing.
5. Meningkatkan kepedulian sosial, kesadaran hukum dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal.
6. Perbaikan tata kelola pemerintahan melalui pengintegrasian pelayanan publik berbasis teknologi informasi secara komprehensif.
7. Peningkatan kualitas lingkungan hidup, pengurangan resiko bencana dan adaptasi terhadap perubahan iklim.
Walikita juga mengatakan, indeks pembangunan infrastruktur pada tahun 2018 mencapai 68,81%. Kemudian, tahun 2019 mencapai 78,63%. Sedangkan di tahun 2020 mencapai 84,52%. Untuk Indeks infrastruktur pada tahun 2021 ditargetkan sebesar 80,33%.
“Hingga tahun 2023 ditargetkan dengan kenaikan sebesar 2,36 persen tiap tahunnya sehingga pada akhir periode RPJMD menjadi 83,13 persen. Ini merupakan akumulasi indeks pembangunan dari berbagai sektor seperti infrastruktur pekerjaan umum, infrastruktur perumahan dasar, infrastruktur LLAJ dan IKLHD,” tandasnya.(sma/udi)
Baca juga :