Penyaluran bansos (bantuan sosial) di masa pandemi Covid-19) kerap diwarnai keluhan dan laporan dari masyarakat. Oleh karena itu, kalangan DPRD Kota Mojokerto siap menampung aspirasi masyarakat terkait bansos.
Informasi yang dihimpun suaramojokerto.com, dalam distribusi bansos tahao pertama, ada beberapa keluhan baik soal data maupun warga terdampak yang tidak memerima Baksos.
Mulyadi, anggota Komisi III DPRD Kota Mojokerto mengatakan, pada penyaluran bansos tahap II, dirinya siap menerima keluhan terutama bagi masyarakat yang ingin mengadukan keluhan atau temuan penyaluran bansos yang dinilai tidak tepat.
Sebab pada penyaluran bansos tahap I waktu lalu, banyak temuan warga dan mengadu DPRD. Sehingga dewan Langsung menindaklanjuti dengan rapat dengar pendapat (RDP) dengan OPD terkait. Untuk itu pihaknya mempersilakan warga untuk melapor atau mengadu ke dewan.
Namun demikian, Mulyadi mengaku sering menerima informasi yang belum tentu kebenarannya. Kesimpangsiuran informasi itu tentu tidak dapat ditindaklanjuti.
Seperti informasi yang beredar terkait kabar dugaan pemotongan bansos di daerah Kecamatan Magersari. Pihaknya membantah kabar hoaks itu berupa pemotongan dana.
Dia menjelaskan, yang terjadi justru muncul upaya membuat kesepakatan bersama antarwarga yang membagi dana bansos sesuai jumlah warga yang membutuhkan.
Hal itu dinilai bagus karena ada kesepakatan warga, dan akhirnya dari penerimaan bansos diberikan merata kepada yang membutuhkan.
[sc name=”iklan-sisipan”]
Dia juga mengapresiasi kesepakatan warga tersebut. Yang mana, untuk membagi rata hasil penerimaan bansos kepada warga yang membutuhkan. Atau yang sering disebut dengan Bagito atau dengan kata lain Dibagi Roto´alias dibagi sama rata.
Jadi kata Mulyadi, jumlah warga yang terdampak lebih besar dari jumlah warga terdampak yang mendapatkan bansos. Sehingga warga membuat kesepakatan untuk dibagi rata.
Secara terpisah, Heru Setyadi, Plt Kepala Dinsos Kota Mojokerto mengatakan, pihaknya belum mendapatkan laporan keseluruhan pada pendistribusian bansos tahap II bersumber APBD Kota Mojokerto. Sedangkan untuk tahap I, bantuan sosial berupa pemberian sembako menyasar sebanyak 3.220 keluarga dari pagu yang disiapkan 5.500 keluarga penerima manfaat. (sma/ADV)
Baca juga :