Mojokerto – Dana kelurahan di Kota Mojokerto mengalami kenaikan. Kisarannya hingga ratusan juta rupiah. Itu sebagaimana disampaikan Wali Kota Mojokerto, Ika Puspitasari saat kegiatan Musrenbang di Kantor Kelurahan Surodinawan, Kecamatan Prajurit Kulon, Kota Mojokerto.
“Tahun 2023 ini saya tambahi dana alokasinya Rp 1,6 miliar. Tahun ini kita tambahi naiknya 450 juta harus bisa terealisasi,” ujarnya, Selasa (24/1).
Meski demikian menurut dia tetap harus ada evaluasi. Karena pada tahun 2022 lalu banyak juga dana kelurahan yang tidak terserap dengan maksimal. “Ini kan eman-eman. Disayangkan,” tutur perempuan yang biasa disapa Ning Ita ini.
“Yang terealisasi atau terserap Rp 867 juta atau 70 persen. Sisanya 30 persen tak terserap kembali ke kas daerah. Ini sangat disayangkan,” lanjutnya.
Ning Ita kemudian merinci bahwa dana kelurahan ini bisa digunakan untuk beberapa hal. “Agar bisa terealisasi anggaran ini digunakan untuk pemberdayaan bidang kesehatan, alokasi anggaran Rp 830 juta. Masuk di dalam pemberdayaan ada kader motivator, kegiatan posyandu balita,” beber Ning Ita.
Selanjutnya juga kemudian di dalamnya ada lagi kegiatan kelompok sadar hukum. Ini dalam rangka memberikan pemahaman ke masyarakat agar taat hukum di 18 kelurahan Kota Mojokerto. Diantaranya sudah terbentuk rumah restorative justice.
“Dengan ranah musyawarah mufakat. Jadi kalau ada permasalahan tak perlu ke ranah hukum tak perlu lapor ke kepolisian, lapor ke kejaksaan. Ini diarahkan untuk penyelesaian secara musyawarah ini sesuai ruh bangsa kita, ruh Pancasila,” tegas istri dari Supriyadi KS ini.
Ning Ita masih menambahkan ada juga kegiatan LKK. Di dalamnya ada untuk kegiatan LPM, RT, RW, Karang Taruna, dan termasuk juga PKK.
“P4GM ini juga kenapa penting? Seluruh kelurahan wajib laksanakan. Karena meningkatnya penyalah gunaan narkoba dari tahun ke tahun,” imbuh Ning Ita.(ely/SMK)
Baca juga :