Tinjau TPS Pilkada di Mojokerto, Gubernur Jawa Timur Ingatkan Prokes

Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa meninjau jalannya pemungutan suara pilkada 2020 di TPS 008 Desa Manduro Manggung Gajah Kecamatan Ngoro, Rabu (9/12) pagi.

Gubernur memanatu Langsung jalannya Pilkada Serentak 2020, termasuk penerapan protokol kesehatan yang ketat. Dalam kegiatan ini, turut mendampingi Plt Assiten Pemerintah dan Kesra Didik Chusnul Yakin mewakili Bupati Mojokerto Pungkasiadi.

Semua TPS pilkada 2020 Kabupaten Mojokerto termasuk TPS 008, secara ketat menerapkan protokol kesehatan 3M (menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak), serta pengecekan suhu tubuh. Disediakan pula bilik khusus bagi warga pemilih, apabila didapati ada yang suhu tubuhnya mencapai 37,3°C. Warga juga disediakan sarung tangan, untuk menghindari kontak sentuhan secara langsung.

Sebanyak tujuh orang petugas dan dua linmas, turut ditugaskan untuk menjaga TPS 008. Pemungutan suara dimulai tepat pukul 07.00 WIB hingga 13.00 WIB. Dari total 312 pemilih di TPS 008, tercatat 60 persen sudah menyalurkan hak pilih suara mereka pada pukul 11.00 WIB.

Kunjungan Gubernur Jawa Timur ini juga dihadiri Dandim 0815 Letkol Inf Dwi Mawan Sutanto, Kapolres Mojokerto AKBP Dony Alexander, Kapolresta Mojokerto AKBP Deddy Supriadi, Ketua DPRD Kabupaten Mojokerto Ayni Zuhro dan sejumlah pejabat Pemkab Mojokerto.

Pada malam sebelumnya hari Selasa 8 Desember, Tim Desk Pilkada Kabupaten Mojokerto juga berkeliling melakukan sidak kesiapan di beberapa TPS. Antara lain TPS 013 Desa Canggu Kecamatan Jetis (453 pemilih), TPS 005 Desa Ngrowo Kecamatan Bangsal (422 pemilih), dan TPS 008 Desa Manduro Manggung Gajah Kecamatan Ngoro (312 pemilih).

Kapolres Mojokerto AKBP Dony Alexander, pada sidak malam tersebut menyatakan beberapa peraturan yang harus ditaati dalam pelaksanaan pilkada 2020. “Pemilih hatus tetap patuh protokol kesehatan,” ungkapnya.

Dandim 0815 Letkol Inf Dwi Mawan Sutanto juga menambahkan, beberapa tindakan protokol kesehatan yang harus dilaksanakan panitia penyelenggara demi menghindari hal-hal tidak diinginkan. “Jangan sampai terjadi klaster baru karena pilkada,” ujarnya.(sma/ADV)